Berita

bendera ukraina/net

Dunia

AS Desak Ukraina Hormati Demonstran yang Menuntut Presiden Yanukovich Mundur

MINGGU, 01 DESEMBER 2013 | 12:10 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Amerika Serikat mengecam aksi kekerasan pihak Kepolisian Ukraina saat terjadi bentrokan dengan demonstran, yang berunjuk rasa selama lebih dari seminggu terakhir ini di ibukota negara tersebut, Kiev.

Karena itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev, pada Sabtu (30/11), mendesak pemerintah Ukraina menghormati hak-hak demonstran.

"Amerika Serikat mengutuk kekerasan terhadap demonstran di Independence Square pagi ini. Kami mendesak pemerintah Ukraina untuk menghormati hak-hak masyarakat sipil dan prinsip-prinsip kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul," begitu isi pernyataan pihak Kedubes AS.


Jurubicara Kementerian Luar Negeri AS di Washington, Jen Psaki, juga mengeluarkan pernyataan serupa. "Kekerasan dan intimidasi seharusnya tidak memiliki tempat saat ini," katanya, seperti dikabarkan New York Times, (Minggu, 1/12).

Bentrokan ini dipicu oleh aksi massa yang menuntut Presiden Ukraina, Yanukovich, agar tidak mendatangani kesepakatan politik dan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Para demonstran juga menyerukan Yanukovich mundur karena dianggap berada di bawah tekanan Rusia di tengah kesepakatannya dengan Uni Eropa. Hal ini dirasa juga akan mengancam keretakan politik Ukraina dengan Barat lebih luas.

Namun, polisi anti huru hara memukuli demonstran dengan pentungan dan menyemprotkan gas air mata. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya