Berita

DR. rizal ramli/net

Rizal Ramli Tolak Tawaran Memimpin Komisi Sosial Ekonomi Asia Pasifik

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 11:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ekonom senior Indonesia, DR. Rizal Ramli, menolak tawaran memimpin Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP). Dalam penolakannya Rizal Ramli mengatakan, dirinya sedang fokus membenahi sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Indonesia.

"Saya sangat berterima kasih dan merasa terhormat atas tawaran jabatan yang prestisius itu. Namun, saya menolak karena masalah dan tantangan di Indonesia jauh lebih besar," ujar Rizal Ramli yang sejak beberapa waktu memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Diperlukan kesungguhan untuk membuat Indonesia menjadi negara hebat di Asia," sambung mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.


ESCAP adalah satu dari lima komisi kawasan yang dimiliki Dewan Ekonomi Sosial PBB atau ECOSOC. Didirikan pada tahun 1947, ESCAP kini memiliki 53 anggota negara dan sembilan anggota asosiasi. Kantor pusat ESCAP berada di Bangkok, Thailand, dan saat ini dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif Noeleen Heyzer dari Singapura.

Permintaan agar Rizal Ramli berkenan menjadi Sekretaris Eksekutif ESCAP disampaikan Kepala Staf Sekretaris Jenderal PBB melalui pembicaraan telepon Kamis malam.

Saat ini Rizal Ramli juga duduk sebagai anggota Panel Ahli PBB bersama tiga penerima hadiah Nobel dan lima ekonom terkemuka di dunia. Rizal Ramli juga baru kembali pertemuan Panel Ahli PBB di New York dan memberikan kualiah umum pada simposium internasional yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand.

Akhir April lalu, Rizal Ramli juga menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada High Level Meeting ESCAP di Bangkok yang dihadiri sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara di kawasan Asia dan Pasifik. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya