Berita

DR. rizal ramli/net

Rizal Ramli Tolak Tawaran Memimpin Komisi Sosial Ekonomi Asia Pasifik

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 11:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ekonom senior Indonesia, DR. Rizal Ramli, menolak tawaran memimpin Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP). Dalam penolakannya Rizal Ramli mengatakan, dirinya sedang fokus membenahi sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Indonesia.

"Saya sangat berterima kasih dan merasa terhormat atas tawaran jabatan yang prestisius itu. Namun, saya menolak karena masalah dan tantangan di Indonesia jauh lebih besar," ujar Rizal Ramli yang sejak beberapa waktu memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Diperlukan kesungguhan untuk membuat Indonesia menjadi negara hebat di Asia," sambung mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.


ESCAP adalah satu dari lima komisi kawasan yang dimiliki Dewan Ekonomi Sosial PBB atau ECOSOC. Didirikan pada tahun 1947, ESCAP kini memiliki 53 anggota negara dan sembilan anggota asosiasi. Kantor pusat ESCAP berada di Bangkok, Thailand, dan saat ini dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif Noeleen Heyzer dari Singapura.

Permintaan agar Rizal Ramli berkenan menjadi Sekretaris Eksekutif ESCAP disampaikan Kepala Staf Sekretaris Jenderal PBB melalui pembicaraan telepon Kamis malam.

Saat ini Rizal Ramli juga duduk sebagai anggota Panel Ahli PBB bersama tiga penerima hadiah Nobel dan lima ekonom terkemuka di dunia. Rizal Ramli juga baru kembali pertemuan Panel Ahli PBB di New York dan memberikan kualiah umum pada simposium internasional yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand.

Akhir April lalu, Rizal Ramli juga menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada High Level Meeting ESCAP di Bangkok yang dihadiri sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara di kawasan Asia dan Pasifik. [guh]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya