Berita

dr. rizal ramli/net

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Kadin: Nasionalisme Kunci Utama Hadapi Pasar Bebas

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 11:03 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Negara-negara maju yang sepintas tampil sebagai penganjur dan sponsor utama gagasan pasar bebas sekalipun memiliki pemahaman dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional mereka.

Hanya dengan nasionalisme yang terkukur dan beroritentasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat semesta, sebuah negara dapat mengambil manfaat maksimal dari globalisasi. Sikap ini pun harus dimiliki dalam menghadpai pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan pada 2015 mendatang.

Demikian disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DR. Rizal Ramli ketika berbicara dihadapan peserta Konferensi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (Kamis, 28/11). Sekitar 120 peserta dari PPI di sejumlah negara dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Indonesia hadir dalam konferensi itu.


"Agenda utama negara-negara maju adalah mempercepat liberalisasi, karena itu sejalan dengan kepentingan nasional mereka mencari pasar baru bagi produk-produknya. Semestinya, negara berkembang seperti Indonesia juga mengedepankan kepentingan nasional. Dan tidak harus mengikuti agenda utama negara-negara maju itu," ujar Rizal Ramli yang merupakan anggota Panel Ahli PBB.

"Amerika Serikat menggunakan gagasan pasar bebas untuk mendorong produk unggulan mereka yang berbasis teknologi, juga sistem keuangan. Tapi pemerintah Amerika Serikat memberikan perlindungan yang maksimal untuk sektor pertanian dan tekstil mereka," ujar Rizal Ramli memberikan contoh.

Menurut hemat mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan itu, sedianya Indonesia menggunakan analisa SWOT (strength, weaknes, opportunity, threats) untuk melihat potensi yang dimiliki.

"Cari di sektor mana kita kuat, dan itulah yang kita perjuangan agar diterima oleh negara maju," kata dia lagi.

Indonesia memiliki kekuatan di sektor komoditas seperti sawit dan cokelat, juga budaya dan buruh. Sektor ini harus diperjuangkan sehingga tidak dihambat negara maju.

Sementara untuk sektor yang masih belum maksimal seperti tekstil, harus diperjuangkan agar tidak diliberalisasi lebih dahulu. Dan selama masa penangguhan itu pemerintah membantu swasta yang bergerak di bidang tekstil, sebagai contoh, untuk membangun industri yang sehat dan punya daya saing di level internasional. [guh]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya