Berita

Anies Baswedan: Ada Dokumen Indonesia Tidak Ikut Jalan Korea

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 07:01 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

investasi kualitas manusia adalah pekerjaan yang tidak mudah, namun sangat penting untuk kelangsungan sebuah bangsa. Negara-negara yang besar di Asia saat ini terbukti memiliki perencanaan yang baik dalam hal investasi kualitas manusia.

Sayangnya, pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia masih lebih tertarik membicarakan infrastruktur penopang manusia.

Hal ini disampaikan Rektor Universitas Paramadhina, Anies Baswedan, ketika berbicara di Konferensi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (Kamis, 28/11). Selain Anies Baswedan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rizal Ramli juga ikut berbicara dalam forum itu.


Dalam kesempatan pertama Rizal Ramli membeberkan strategi politik dan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Korea Selatan di masa Park Chung Hee yang berhasil meletakkan pondasi pembangunan sehingga negara itu sehingga kini menjadi salah satu magnet ekonomi dunia.

Anies Baswedan memilih menggunakan istilah kualitas manusia daripada SDM (sumber daya manusia), dengan pertimbangan bahwa manusia tidak bisa hanya dilihat dari sisi produktivitas semata. Harus disadari bahwa produktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh kadar kualitas yang dimilikinya.

Menciptakan manusia dengan kualitas yang baik adalah salah satu tugas pemerintah Indonesia.

"Kalau kita lihat keberhasilan Korea Selatan seperti yang disampaikan Pak Rizal Ramli tadi, itu tidak terlepas dari investasi manusia yang mereka lakukan. Dan investasi ini menggunakan pendidikan sebagai leading sector," ujar Anies yang juga merupakan salah seorang peserta Konvensi Partai Demokrat.

Sementara pemerintah Indonesia di masa lalu, sambungnya, tidak memilih jalan yang diambil Korea Selatan. Menurut Anies keputusan tidak mengikuti jalan Korea Selatan itu dituangkan dalam sebuah dokumen keputusan politik.

"Ada dokumen yang mengatakan Indonesia tidak mengambul rute (yang diambil) Korea Selatan karena bisa menciptakan pengangguran orang terdidik," masih kata pendiri Gerakan Indonesia Mengajar ini.

"Jadi membiarkan kualitas pendidikan rendah pernah menjadi keputusan politik kita. Di masa depan hal ini tidak bisa dilakukan lagi," sambungnya.

Juga disebutkan Anies, di Indonesia saat ini hanya 9,3 persen dari populasi yang mengecap pendidikan tinggi. Angka ini sangat jauh dibandingkan 70 persen populasi Korea Selatan yang memiliki pendidikan tinggi. [guh]

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya