Berita

Anies Baswedan: Ada Dokumen Indonesia Tidak Ikut Jalan Korea

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 07:01 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

investasi kualitas manusia adalah pekerjaan yang tidak mudah, namun sangat penting untuk kelangsungan sebuah bangsa. Negara-negara yang besar di Asia saat ini terbukti memiliki perencanaan yang baik dalam hal investasi kualitas manusia.

Sayangnya, pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia masih lebih tertarik membicarakan infrastruktur penopang manusia.

Hal ini disampaikan Rektor Universitas Paramadhina, Anies Baswedan, ketika berbicara di Konferensi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (Kamis, 28/11). Selain Anies Baswedan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rizal Ramli juga ikut berbicara dalam forum itu.


Dalam kesempatan pertama Rizal Ramli membeberkan strategi politik dan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Korea Selatan di masa Park Chung Hee yang berhasil meletakkan pondasi pembangunan sehingga negara itu sehingga kini menjadi salah satu magnet ekonomi dunia.

Anies Baswedan memilih menggunakan istilah kualitas manusia daripada SDM (sumber daya manusia), dengan pertimbangan bahwa manusia tidak bisa hanya dilihat dari sisi produktivitas semata. Harus disadari bahwa produktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh kadar kualitas yang dimilikinya.

Menciptakan manusia dengan kualitas yang baik adalah salah satu tugas pemerintah Indonesia.

"Kalau kita lihat keberhasilan Korea Selatan seperti yang disampaikan Pak Rizal Ramli tadi, itu tidak terlepas dari investasi manusia yang mereka lakukan. Dan investasi ini menggunakan pendidikan sebagai leading sector," ujar Anies yang juga merupakan salah seorang peserta Konvensi Partai Demokrat.

Sementara pemerintah Indonesia di masa lalu, sambungnya, tidak memilih jalan yang diambil Korea Selatan. Menurut Anies keputusan tidak mengikuti jalan Korea Selatan itu dituangkan dalam sebuah dokumen keputusan politik.

"Ada dokumen yang mengatakan Indonesia tidak mengambul rute (yang diambil) Korea Selatan karena bisa menciptakan pengangguran orang terdidik," masih kata pendiri Gerakan Indonesia Mengajar ini.

"Jadi membiarkan kualitas pendidikan rendah pernah menjadi keputusan politik kita. Di masa depan hal ini tidak bisa dilakukan lagi," sambungnya.

Juga disebutkan Anies, di Indonesia saat ini hanya 9,3 persen dari populasi yang mengecap pendidikan tinggi. Angka ini sangat jauh dibandingkan 70 persen populasi Korea Selatan yang memiliki pendidikan tinggi. [guh]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya