Berita

presiden sby/net

Pertahanan

Sulit Meminta Australia Buka Hasil Sadapan Terhadap SBY Cs

SENIN, 25 NOVEMBER 2013 | 19:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada cara lain agar Australia benar-benar menunjukkan diri sebagai sahabat yang baik dan memperbaiki hubungannya dengan Indonesia.

Caranya, bukan dengan meminta maaf atas aksi penyadapannya. Sebab permintaan maaf sama sekali tidak akan menghapus luka yang terlanjur sudah membekas. Tetapi, caranya adalah Australia membuka isi sadapan kepada publik Indonesia.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mengatakan, agak sulit direalisasikan.


"Susah, tidak bisa, karena yang pegang kunci itu operator. Kalau disadap, harus dibuka kuncinya," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin malam, 25/11).
 
Dia jelaskan, hasil sadapan pembicaraan para pejabat Indonesia akan dibaca oleh aparat intelijen Australia berupa kode-kode.

"Jadi pembicaraan kita bukan lagi seperti apa adanya, itu harus dibuka dengan kunci tertentu. Yang bisa buka orang sana (Australia)," jelasnya.

Apakah mungkin DPR meminta khusus kepada intelijen Australia untuk memberikan hasil sadapannya terhadap pejabat Indonesia secara tertutup?

"Saya rasa tidak akan diberikan oleh Australia," singkatnya.

Kader muda PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, sebelumnya mengatakan ada catatan menarik atas aksi penyadapan Australia. Pertama, misi penyadapan Australia adalah terkait kelompok teroris, jaringan narkoba dan juga koruptor. Pertanyaannya mengapa Presiden SBYdan Ibu Negara Ani Yudhyono dan juga sejumlah anggota kabinet, disadap.

Hal lain yang juga menarik, masih kata Beathor, aksi penyadapan itu dilakukan sebelum Pilpres 2009. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Ijazah Gibran cuma Berdasarkan Surat Keterangan Penyetaraan

Kamis, 24 September 2026 | 04:29

Marselino Ferdinan Resmi Gabung Persija

Kamis, 24 September 2026 | 04:13

Pemerintah Utamakan Pembinaan Bukan Tindakan Hukum soal Wajib Halal

Kamis, 24 September 2026 | 04:00

Muktamar NU Tercoreng Dugaan Duit RP480 Miliar

Kamis, 24 September 2026 | 03:38

Rano Karno Bidik Jakarta Jadi Kota Sinema

Kamis, 24 September 2026 | 03:28

Industri Percetakan Jadi Pilar Ekonomi Kreatif Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 03:12

Ternyata KPU Tak Verifikasi Ijazah Gibran

Kamis, 24 September 2026 | 02:54

Kevin Diks Resmi Kapten Timnas Garuda

Kamis, 24 September 2026 | 02:31

Peran Negara terhadap Transformasi Teknologi Digital dan Amputasi Data

Kamis, 24 September 2026 | 02:14

Indonesia Tambah Lima Perunggu di Asian Games 2026

Kamis, 24 September 2026 | 01:31

Selengkapnya