Berita

presiden sby/net

Pertahanan

Sulit Meminta Australia Buka Hasil Sadapan Terhadap SBY Cs

SENIN, 25 NOVEMBER 2013 | 19:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada cara lain agar Australia benar-benar menunjukkan diri sebagai sahabat yang baik dan memperbaiki hubungannya dengan Indonesia.

Caranya, bukan dengan meminta maaf atas aksi penyadapannya. Sebab permintaan maaf sama sekali tidak akan menghapus luka yang terlanjur sudah membekas. Tetapi, caranya adalah Australia membuka isi sadapan kepada publik Indonesia.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mengatakan, agak sulit direalisasikan.


"Susah, tidak bisa, karena yang pegang kunci itu operator. Kalau disadap, harus dibuka kuncinya," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin malam, 25/11).
 
Dia jelaskan, hasil sadapan pembicaraan para pejabat Indonesia akan dibaca oleh aparat intelijen Australia berupa kode-kode.

"Jadi pembicaraan kita bukan lagi seperti apa adanya, itu harus dibuka dengan kunci tertentu. Yang bisa buka orang sana (Australia)," jelasnya.

Apakah mungkin DPR meminta khusus kepada intelijen Australia untuk memberikan hasil sadapannya terhadap pejabat Indonesia secara tertutup?

"Saya rasa tidak akan diberikan oleh Australia," singkatnya.

Kader muda PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, sebelumnya mengatakan ada catatan menarik atas aksi penyadapan Australia. Pertama, misi penyadapan Australia adalah terkait kelompok teroris, jaringan narkoba dan juga koruptor. Pertanyaannya mengapa Presiden SBYdan Ibu Negara Ani Yudhyono dan juga sejumlah anggota kabinet, disadap.

Hal lain yang juga menarik, masih kata Beathor, aksi penyadapan itu dilakukan sebelum Pilpres 2009. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya