Berita

suhardi/net

Politik

Ketum Gerindra: Program Rp 1 Miliar Per Desa Bisa Cegah Perdagangan Manusia

JUMAT, 22 NOVEMBER 2013 | 13:57 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Temuan kasus human trafficking atau perdagangan manusia tidak pernah habis. Salah satu kasus yang terbaru adalah upaya penyelundupan 41 perempuan ke Abu Dhabi yang berhasil digagalkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) setelah dua bulan penyekapan.

Menurut Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Suhardi, masalah perdagangan manusia berkaitan erat dengan kemiskinan dan kebodohan. Korban perdagangan manusia umumnya berasal dari masyarakat desa miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kasus hukum Wilfrida Soik dan TKI lainnya di luar negeri juga berawal dari perdagangan manusia. TKI yang tidak dibekali keahlian serta dokumen palsu hanya akan menjadi masalah di negara lain.

"Akar permasalahan dari perdagangan manusia adalah kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah juga harus menertibkan agen-agen pengiriman tenaga kerja serta perlu ada revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri," ujar Profesor Suhardi.


Terkait dengan itu, Suhardi mengatakan bahwa Gerindra menawarkan solusi untuk mengatasi masalah perdagangan manusia yaitu program Rp 1 miliar per desa di seluruh Indonesia tiap tahun. Dengan adanya program ini, tiap desa dapat menentukan serta melaksanakan pembangunan di desa masing-masing.

"Adanya pembangunan di kawasan desa dapat menggerakkan roda perekonomian sehingga taraf kesejahteraan meningkat. Jika hal tersebut dapat diwujudkan maka tak perlu lagi mereka pindah ke kota atau ke luar negeri," tandasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya