Berita

Teuku Faizasyah

Wawancara

WAWANCARA

Teuku Faizasyah: Australia Bakal Rugi Jika Kasus Penyadapan Tidak Dijernihkan

RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott yang menyampaikan menolak meminta maaf  dalam pertemuan dengan parlemen, itu bukan klarifikasi.

”Kami memandang hal itu bukanlah tanggapan ataupun klarifikasi untuk Indonesia.

Sikap Indonesia sendiri sudah jelas, kami menginginkan klarifikasi. Kami akan tetap menunggu jawaban tersebut,” ujar Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Laur Negeri Teuku Faizasyah, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Seperti diketahui, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Selasa (19/11), tidak meminta maaf. Tapi justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Jakarta.

Abbott menolak untuk mengatakan apakah ia berencana menghubungi langsung SBY guna memberi penjelasan atau menyampaikan permintaan maaf. “Saya tidak akan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin dapat merusak persahabatan dan kerja sama yang kuat dengan Indonesia,” kata Abbott.

Teuku Faizasyah selanjutnya mengatakan, Indonesia sangat menyesalkan bila benar terjadi penyadapan terhadap Presiden SBY dan pejabat Indonesia.
 
Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana kalau Australia tidak mau klarifikasi?
Kalau memang pemerintah Australia masih menginginkan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia, kami harap mereka bisa mengerti apa yang kita inginkan.

Apa reaksi tegas dari pemerintah Indonesia?
Pemerintah Indonesia sudah menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia sebagai bentuk protes, atas tindakan Australia yang tidak juga menjawab keinginan Indonesia.

Penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia.

Karena itu, akan sangat sulit bagi duta besar menjalankan tugasnya dalam kondisi tersebut.

Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi.   
 
Kenapa Australia masih berlama-lama memberikan klarifikasi?
Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bila berita penyadapan itu tidak dijernihkan (clear) secepatnya, tentu Australia akan rugi. Sebab, terlepas benar atau tidaknya, Indonesia jadi sulit mempercayai  Australia 100 persen dalam melakukan kerja sama.

Tindakan apa yang akan dilakukan Indonesia?
Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara. Jika benar, penyadapan  itu tindakan tidak etis. Padahal, informasi harus didapatkan melalui cara wajar, seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya.

O ya,  alat penyadapnya ada di Kedubes AS, apa Anda tahu itu?
Kalau soal itu saya tidak tahu. Saya belum dengar keberadaan alat penyadap di Kedubes AS. Saya hanya tahu soal dugaan telah dilakukannya penyadapan.

Ini bukan karena pemerintah terlalu nurut sama AS?
Tidak kok. Kami langsung melakukan panggilan begitu kabar tersebut mengemuka. Kami tidak bisa tergesa-gesa di dalam kasus ini. Kami tentu melihat sejauhmana informasi yang disadap. Harus dikaji kembali derajat kebocorannya.

Apa BIN sudah merespons kasus ini?
Tentu saja sudah. Intelijen Indonesia tentu akan mencari tahu melalui mitranya meski sulit untuk mendapat pengakuan dari negara yang diduga melakukan penyadapan. ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya