PEMBERITAAN Sidney Morning Herald dan The Guardian tentang penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan isterinya juga terhadap sejumlah pejabat lainnya menyengat media massa Indonesia. Karena itu media massa bertanya kepada Menlu Marty Natalegawa.
Awalnya, banyak kalangan menyatakan bahwa sadap menyadap adalah bagian dari kerja intelijen yang lumrah. Persoalannya adalah ketahuan atau tidak. Tetapi begitu pemberitaan menyatakan penyadapan juga dilakukan terhadap Nyonya Ani Yudhoyono, sontak Presiden SBY merespon.
Menlu Marty pun memanggil pulang Dubes RI untuk Australia sambil menyatakan bahwa penyadapan itu melanggar hak-hak sipil sosial politik dan konvensi Viena tentang diplomasi. Sementara PM Australia Tony Abbott menyatakan menolak meminta maaf karena tidak mau mengganggu hubungan baik Australia dengan Indonesia. Ini bentuk diplomasi yang nampaknya menghargai tapi justru merendahkan.
Sadap menyadap sebenarnya pola usang dari keingin tahuan pihak lawan. Dalam Al Qur’an, setan pun mencuri dengar pembicaraan Allah Yang Maha Kuasa dengan para Malaikat. Tujuan setan adalah memposisikan keberadaannya bahwa dia tahu peristiwa yang akan datang. Dengan begitu manusia menjadi pengikutnya.
Pada abad modern, penyadapan baik melalui penempatan orang (menyusupkan seseorang sebagai mata-mata/agen), menempatkan informan (pembocor rahasia), jual beli dokumen rahasia hingga penggunaan teknologi memberi pemahaman bahwa pergaulan internasional sarat dengan sikap saling curiga walau di permukaan wajah bersahabat mengemuka. Perilaku saling curiga itu sendiri berlatar belakang sikap hidup berkompetisi. Disebabkan oleh kehidupan saling berkompetisi, maka "sahabat" pun perlu diamati, dicurigai, dan diketahui siapa mau apa dan ke mana. Itulah yang dilakukan AS terhadap Jerman sehingga Angela Merkel merespon penyadapan terhadapnya dengan sikap tegas bermartabat.
Penyadapan memang bagian dari pekerjaan memata-matai pihak tertentu.
Untuk Indonesia, dalam catatan saya, hal itu sudah terjadi sejak pemberontakan PRRI/Permesta. Kebijakan Bung Karno terus diamati AS. Dalam kajian Audrey McCahin dan George McCahin, penyadapan dan pemantauan sikap kebijakan Bung Karno telah melahirkan provokasi berbentuk pemberontakan setengah hati. Setelah Pemerintahan Soekarno berhasil disusupi pada era 1963-1965, Bung Karno dijatuhkan.
Berikutnya adalah penyusupan lebih dalam lagi melalui bantuan pembuatan UU sehingga pada 10 Januari 1967 lahirlah UU Penanaman Modal Asing. UU ini, sebagaimana ditulis Bradly Simpson dalam bukunya "Economist With Guns" sebenarnya produk USAID yang diserahkan ke kaki tangan AS pada 25 Desember 1966. Tidak berhenti di situ, melalui utang luar negeri berbentuk pinjaman program dan pinjaman proyek, penyusupan berjalan mulus.
Berikutnya, Indonesia sudah dalam pengaruh AS dan sekutunya, termasuk Australia. Lihatlah dokumen
National Security Strategy of USA yang ditandatangani Presiden AS George W Bush pada 17 September 2002 dan
National Security Strategy of USA yang ditandatangani Presiden AS Barack H Obama pada Mei 2010.
Tindak lanjut atas dokumen selevel manifesto ekonomi politik itu adalah terbitnya kajian dari National Intelligence Council bertajuk
Global Trends 2030, Alternative Worlds. Beriringan dengan dokumen itu adalah lahirnya dokumen
White Paper dari intelijen Australia. Robert D Kaplan menguraikannya dengan baik dalam bukunya
Monsoon.
Inti dari semua itu adalah semangat dan tekad Barat, dalam hal ini AS bersama sekutunya, melanjutkan posisi keberadaannya sebagai adi daya global. Sayangnya sejak Oktober 2008, AS tersungkur karena kalah dalam perang industri manufaktur dengan RRC. Kekalahan ini berdampak pada kalahnya industri keuangan AS sehingga Pemerintah AS menerbitkan talangan 700 miliar dolar AS.
Peperangan berlanjut ke nilai tukar, kemudian menjadi perang ekonomi. Oleh media massa Barat bergengsi hal ini disebut sebagai peperangan antara
Corporate Capitalism melawan
State Capitalism. Karena RRC tetap bertahan dan ini didukung sahabat RRC, maka peperangan berlanjut ke ICT
(Information, Communication, Technology) war. AS menuding RRC menyadap. Saat yang sama, Pemerintah AS mematai-matai warganya berkaitan dengan isu terorisme. Lalu Edward Snowden berceloteh bahwa AS memang mematai-matai berbagai kalangan dan negara, termasuk Indonesia. Padahal keseimbangan baru belum terbentuk, perang masih berlanjut.
Simpulannya sederhana, penyadapan sebagai bagian kegiatan intelijen dan strategi intelijen itu sendiri dalam rujukan sistem kehidupan saling bersaing merupakan bagian dari kegiatan guna mencapai yang unggulah yang menang
(survival of the fitest). Melalui rujukan itu, muncul pertanyaan, layak dan pantaskah menegaskan diri sebagai bangsa yang "mimpi"
zero enemy making thousand friends?Pertanyaan ini pernah saya ajukan berkali-kali di Sekolah Pendidikan Luar Negeri Kemenlu dan di pendidikan latihan eselon II.
Sayangnya, mereka justru menyatakan,
we are speechless. Situasi dan kondisi itu memberi pesan kepada kita, penyadapan adalah pola usang yang efektif baik melalui penyusupan orang maupun dengan penggunaan teknologi. Soalnya adalah dalam gagas
one world governance atau
global governance yang diperjuangkan AS bersama sekutunya bagaimana kita mempertahankan dan menegakkan harkat martabat bangsa dan negara.
Jika Indonesia dianggap sahabat namun dicurigai baik oleh Australia, AS bahkan oleh negara-negara Asean lainnya yang bersekutu dengan AS, akan kita terus menerus membukakan pintu penyusupan dan intervensi itu ? Hanya pemimpin yang sungguh-sungguh memegang amanat rakyat dan konstitusi yang bisa menjawabnya. [***]
Penulis adalah pengamat ekonomi-politik, yang selama ini dikenal sebagai pejuang ekonomi Konstitusi.
