Berita

DAVID CAMERON/NET

Global

David Cameron Minta Sri Lanka Selidiki Masalah HAM Etnis Tamil

SABTU, 16 NOVEMBER 2013 | 17:20 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Setelah didesak oleh etnis Tamil dalam kunjungannya ke Sri Lanka untuk menghadiri pertemuan seluruh negara anggota Commonwealth, Perdana
Menteri Inggris David Cameron menyerukan kepada negara itu untuk segera bertindak untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM yang terjadi.

David Cameron juga menyerukan kepada Presiden Sri Lanka untuk meminta bantuan PBB untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang ini.

"Saya paham itu membutuhkan waktu tetapi saya pikir yang penting berada di jalur yang benar. Karena itu, dengan mendamaikan warga anda, saya berharap dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk negara ini," kata Cameron, seperti dikutip BBC (Sabtu, 17/11).

"Saya paham itu membutuhkan waktu tetapi saya pikir yang penting berada di jalur yang benar. Karena itu, dengan mendamaikan warga anda, saya berharap dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk negara ini," kata Cameron, seperti dikutip BBC (Sabtu, 17/11).

Permasalahan HAM yang terjadi di Sri Lanka pada 1980an berlatar pemberontakan kelompok minoritas Tamil yang menekan untuk membentuk wilayah sendiri, melawan pemerintahan etnis mayoritas Sinhalese yang terjadi selama 26 tahun.

Pemberontakan baru berhenti pada tahun 2009 ketika pemerintah melakukan serangan besar-besaran terhadap kelompok Tamil.Data PBB menyebutkan bahwa sekitar 40.000 warga sipil Tamil tewas selama serangan menahun itu.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya