Berita

DAVID CAMERON/NET

Dunia

David Cameron Minta Sri Lanka Selidiki Masalah HAM Etnis Tamil

SABTU, 16 NOVEMBER 2013 | 17:20 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Setelah didesak oleh etnis Tamil dalam kunjungannya ke Sri Lanka untuk menghadiri pertemuan seluruh negara anggota Commonwealth, Perdana
Menteri Inggris David Cameron menyerukan kepada negara itu untuk segera bertindak untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM yang terjadi.

David Cameron juga menyerukan kepada Presiden Sri Lanka untuk meminta bantuan PBB untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang ini.

"Saya paham itu membutuhkan waktu tetapi saya pikir yang penting berada di jalur yang benar. Karena itu, dengan mendamaikan warga anda, saya berharap dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk negara ini," kata Cameron, seperti dikutip BBC (Sabtu, 17/11).

"Saya paham itu membutuhkan waktu tetapi saya pikir yang penting berada di jalur yang benar. Karena itu, dengan mendamaikan warga anda, saya berharap dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk negara ini," kata Cameron, seperti dikutip BBC (Sabtu, 17/11).

Permasalahan HAM yang terjadi di Sri Lanka pada 1980an berlatar pemberontakan kelompok minoritas Tamil yang menekan untuk membentuk wilayah sendiri, melawan pemerintahan etnis mayoritas Sinhalese yang terjadi selama 26 tahun.

Pemberontakan baru berhenti pada tahun 2009 ketika pemerintah melakukan serangan besar-besaran terhadap kelompok Tamil.Data PBB menyebutkan bahwa sekitar 40.000 warga sipil Tamil tewas selama serangan menahun itu.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya