Marwan Jafar: Rakyat Kecil Masih Jadi Korban Diskriminasi Aparat Pemerintah

Masyarakat kecil masih menjadi korban diskriminasi pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan publik belum menjalankan fungsinya sebagaimana amanat UU 25/2009 tentang prinsip-prinsip pelayanan yang baik dan efektif.

"Banyak sekali kasus masyarakat kecil mengalami kesulitan atau bahkan dipersulit oleh oknum birokrasi. Hal itu tidak mendukung semangat memperkuat demokrasi dan HAM di Indonesia," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, lewat kiriman tertulis, Sabtu (9/11).

Pelayanan publik masih terkesan tidak efisien dan buruk. Banyak sekali meja yang harus dilewati dalam mengurus administrasi serta membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertele-tele. Hal itu, lanjut dia, bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Selain itu, menurutnya masih banyaknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum birokrasi di Indonesia yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dalam mengurus perijinan tertentu. Dampaknya adalah gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya kemiskinan.

Menurut Ketua Fraksi PKB di DPR ini, munculnya kesan kurangnya transparansi pengambilan kebijakan dalam birokrasi sehingga rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena adanya sentralitas keputusan oleh pimpinan dalam birokrasi tertentu.

"Untuk itu perlu ada pembenahan sistem informasi pelayanan publik atau sistem informasi yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi sesuai amanat pasal 23 UU 25/2009," jelas Marwan. [ald]