Berita

presiden as/net

SBY Diragukan Berani Protes Keras ke AS

SABTU, 09 NOVEMBER 2013 | 00:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Peneliti Indonesia Law Reform Institute, Jeppri F Silalahi, tidak yakin Pemerintah Indonesia akan melayangkan protes keras terkait penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia setelah dia mengingat pidato SBY.

"Setelah saya ingat dengan pidato SBY pada tahun 2004 setelah 2 jam pelantikan dirinya sebagai presiden, dia berkata dalam bahasa Inggris yang kira-kira menyatakan 'Indonesia is my first country, and USA is my second country'," jelas Jeppri dalam keterangan pers yang diterima redaksi, (Jumat, 8/11).

Karena itu, dia hanya bisa berharap tiga sarannya agar Indonesia tidak mudah disadap dilaksanakan oleh Presiden Indonesia pada pemerintahan berikutnya.  


Ketiga sarannya tersebut adalah, memindahkan kantor Kedubes AS agar jauh dari kantor lembaga-lembaga negara, membuat aturan hukum yang tegas soal, dan ketiga memperkuat BIN.

Jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan benar, pemerintah ke depan harus didorong tidak semata-mata menyampaikan protes ke dunia internasional. Tapi juga berani dengan tegas memerintahkan perusahaan-perusahaan berbendera AS dan Australia yang ada di Indonesia segera hengkang.

"Karena itu akan memberikan efek jera dan pelajaran bagi negara negara lain yang mencoba melakukan operasi intelijen-nya di Indonesia demi menegakkan kedaulatan bangsa dan negara," tandasnya.

Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa membantah Indonesia terlalu lembek menyikapi aksi penyadapan oleh Amerika Serikat dan Australia. Pada acara closing statement Bali Democracy Forum (BDF) hari ini di Bali, Menlu kembali menegaskan, Indonesia protes keras atas penyadapan tersebut. Bahkan, pemerintah Indonesia turut mensponsori Resolusi PBB terkait masalah penyadapan. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya