Gerindra: Perluasan Investasi Asing Bikin Bangsa Makin Terasing

Partai Gerindra menyesalkan rencana pemerintah merevisi sementara Daftar Negatif Investasi (DNI) pada akhir 2013. Inti dari revisi itu adalah pembukaan akses baru dan perluasan akses yang sudah ada di berbagai bidang.

Pembukaan akses tersebut ditujukan untuk meningkatkan investasi. Bidang usaha yang sebelumnya ditutup untuk asing dan dibuka antara lain pengelolaan bandara dan pelabuhan, jasa kebandaraan, terminal darat dan periklanan.

Selain itu ada sekitar sepuluh bidang usaha yang selama ini telah dibuka aksesnya akan diperluas skalanya yakni farmasi, wisata alam berbasis kehutanan, distribusi film, jasa keuangan seperti modal ventura, telekomunikasi, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) dan rumah sakit.

Kepala Bidang Kominfo Partai Gerindra, Ondy A. Saputra, menyatakan, rencana pemerintah terkait pembukaan dan perluasan akses investasi asing yang akan membuat bangsa Indonesia makin terasing di negaranya sendiri.

Berdasarkan data yang dirilis oleh harian Kompas hari ini, di sektor perbankan sedikitnya 12 bank swasta kini dikuasai asing, di sektor pertambangan migas sekitar 70 persen dikuasai pihak asing. Begitu pula dengan sektor pertambangan tembaga dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing.

Memang benar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik hingga angka 6,5 persen. Namun, lanjut Ondy, angka tersebut besar karena konsumsi, bukan karena produksi.  Bangsa lain melirik Indonesia hanya untuk mengambil sumber daya alam dan pangsa pasar yang besar.

"Kami tidak anti asing, namun kedaulatan bangsa harus diperhatikan juga," lanjut Ondy.

Gerindra tegaskan, solusi yang paling tepat adalah dengan sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Partai Gerindra menjamin 100 persen sistem ekonomi kerakyatan akan dilaksanakan apabila mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia. [ald]