Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui bila program normalisasi sungai dan waduk di Jakarta cukup sulit untuk dilaksanakan. Pasalnya, masih banyak pemukiman warga yang ilegal berada di tepi sungai dan waduk.
"Problemnya jalan inspeksi, tapi kanan- kiri ada pemukiman, kita kesulitan, nanti truknya taruh di mana? truk nggak bisa masuk, jalan inspeksinya di duduki rumah ilegal," ujar Jokowi di Waduk Sunter, Jakarta Utara, Rabu (6/10).
Jokowi pun mencontohkan, pengerukan kali Cipinang dan kali Baru yang terpaksa tertunda karena pemukiman warga memenuhi hampir di seluruh sisi kedua sungai tersebut.
"Seperti di kali Cipinang, kalau mau ngeruk, naiki ke truknya lewat mana? Di kali Baru juga, rumah-rumah itu berdiri mepet satu senti dari sungai, kalau mau ngeruk ndak ada jalan truknya mau ditaro dimana?," paparnya.
Ia juga belum dapat memutuskan untuk merelokasi warga setempat karena tentunya butuh ratusan unit rumah susun sewa (rusunawa). Sedangkan saat ini Pemprov DKI belum memiliki rusunawa siap pakai untuk dapat digunakan oleh warga.
"Ya kalau mau direlokasi Rusunawa nya mana? Sudah penuh semua, sudah full, mereka mau ditempatkan kemana?" keluh Jokowi.
[wid]
