Berita

PRESIDEN SBY/NET

Pertahanan

SBY, Jangan Diam Saja Disadap Negara Lain!

RABU, 06 NOVEMBER 2013 | 13:34 WIB | LAPORAN:

Hubungan antar negara bisa renggang akibat tindak penyadapan ilegal. Seyogyanya, pemerintah Indonesia juga bersikap tegas jika terbukti ada upaya penyadapan dari badan intelijen Amerika Serikat terhadap warga atau pejabat negaranya.

Salah satunya dengan memutusan hubungan diplomatik tapi tentu saja tergantung keberanian pemerintah. Bagi TB Hasanuddin, langkah ini dirasanya mustahil diambil di zaman pemerintahan SBY yang menganggap AS sebagai tanah leluhurnya kedua.

"Kalau menurut saya, ini kaitannya dengan marwah bangsa. Jangan ketika menyangkut urusan pribadi, kita marah, tetapi ketika menyangkut urusan negara, kita diam saja," kritik TB yang bertugas di Komisi I DPR RI, Rabu (6/11).


Menurut TB, begitu tahu dan diyakini ada pelanggaran yang dilakukan negara lain maka SBY seharusnya tak perlu menunggu pemerintah baru terpilih untuk mengambil tindakan keras.

"Kalau memang masih menganggap dirinya ada pemerintahan ini," imbuh purnawirawan mayor jenderal TNI AD tersebut.

Soal UU Anti Penyadapan, TB menjelaskan, itu khusus intern di Indonesia karena nantinya ada banyak lembaga resmi yang kemudian memiliki hak untuk menyadap orang.

"Itu (UU Anti Penyadapan) bisa disalahgunakan," tekannya.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya