Pilgub Lampung Telah Digagalkan, Mendagri Didesak Bersikap Tegas

Pemerintah Provinsi Lampung dan KPU Lampung berkewajiban menyelenggarakan pemilihan gubernur secara langsung dan demokratis sesuai amanah UUD 1945 yang juga telah diatur dalam peraturan perUU-an.

"Sudah semestinyalah pemilihan gubernur harus dilaksanakan dengan baik tanpa adanya intervensi pihak-pihak yang ingin menggagalkan sistem yang ada," tegas Alfian Ramadhani dari Aliansi Mahasiswa Peduli Lampung melalui keterangan persnya, Selasa (5/11).  

Alfian menjelaskan, Pilgub periode 2013-2018 sedianya telah dijadwalkan oleh KPUD Lampung berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2013, tapi telah dirusak oleh pihak-pihak yang sengaja mengganjal proses demokratisasi di provinsi Lampung. Dan, alasan yang dipergunakan pun menurut pihaknya terlalu mengada-ada. Salah satunya seperti disampaikan Sjachroedin ZP selaku gubernur Lampng bahwa Provinsi Lampung tidak memiliki anggaran. Padahal Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi secara terang telah memastikan, persoalan anggaran Pilgub Lampung 2013 tidak perlu dikhawatirkan.

"Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa ada oknum-oknum Pemprov Lampung yang sengaja mengganjal terlaksananya Pilgub Lampung 2013," tengarainya.

Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Peduli Lampung pun mendesak Mendagri agar dapat bersikap tegas terhadap polemik Pilgub Lampung 2013 dengan menindak pihak-pihak yang dengan sengaja atau dengan alasan yang mengada-ada mencoba menggagalkannya.Hal ini karena sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pihaknya juga menuntut Mendagri Gamawan segera mengganti oknum-oknum pemerintah provinsi Lampung yang sengaja mengganjal terlaksananya Pilgub Lampung 2013.[wid]