Berita

Andi Gani Nena Wea

Wawancara

WAWANCARA

Andi Gani Nena Wea: Nggak Boleh Paksa Buruh Lakukan Mogok Nasional

SENIN, 04 NOVEMBER 2013 | 09:40 WIB

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengedepankan perjuangan kenaikan upah buruh dengan rasionalitas dan proporsional.

“Tapi tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh dan keluarganya,’’ kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Sabtu (2/11).

Pihaknya, lanjut Andi Gani, mengoptimalkan Wakil KSPSI di dewan pengupahan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.


“Kami berharap upah buruh berdasarkan 86 item parameter KHL bisa dipenuhi untuk kesejahteraan buruh,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Saat mogok nasional, ada buruh jadi korban, apa pendapat Anda?
Saya sebagai Presiden KSPSI menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban luka sebanyak tujuh orang di Bekasi saat mogok nasional, Kamis (31/10).

Apa tindakan Anda?
Kami meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Apa ada anggota KSPSI yang jadi korban?
Ada dua anggota KSPSI menjadi korban penusukan saat mau bekerja dan ada lima buruh dari serikat pekerja lainnya yang jadi korban.

Anda melakukan protes saat terjadi sweeping sesama buruh?

Ya. Saya protes keras. Tapi saya menghargai kawan kawan saya yang melakukan mogok nasional jilid II. Saya sudah sampaikan ke anggota KSPSI seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti mogok nasional jilid II. Tapi saya minta seluruh anggota. KSPSI agar menghargai dan menghormati kegiatan tersebut.

Kenapa Anda memprotes  sweeping itu?

Mogok itu hak demokrasi yang dilindungi Undang-Undang. Nggak boleh memaksa lakukan mogok nasional. Buruh yang mengambil sikap untuk tidak ikut mogok nasional itu harus dihormati. Sebab, anggota saya tentu menaati instruksi yang dikeluarkan pimpinannya.

Berapa anggota  KSPSI yang disweeping agar ikut mogok nasional?
Saya mendapat laporan ada 17 perusahaan yang buruhnya  anggota KSPSI disweeping.

Saya juga mendapatkan laporan dari ribuan perusahaan yang karyawannya menjadi anggota KSPSI, hanya sekitar 15 persen tidak beroperasi. Perusahaan besar seperti Freeport, Newmont, Maspion yang buruhnya menjadi anggota KSPSI tetap berjalan normal.

Satu perusahaan besar itu bisa memiliki pekerja sebanyak 40 ribuan orang. Mereka menjadi anggota KSPSI.

Mengenai upah buruh 2014, ini bagaimana?

KSPSI bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dalam perjuangan kenaikan upah minimum dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) akan melakukan aksi besar-besaran untuk mengkritisi pemerintah agar berpihak terhadap Kesejahteraan buruh.

Saya punya pesan terhadap pengusaha, jangan saat rugi, teriak teriak. Tapi saat untung diam saja. Sebab, buruh adalah mitra produksi dan bukan alat produksi.

Apa benar gerakan buruh sekarang terpecah?

Banyak pertanyaan dari pers luar negeri mengenai itu. Saya tegaskan gerakan buruh di Indonesia tetap solid untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan perlindungan terhadap hak hak buruh. Tapi saya akui ada perbedaan pandangan tentang bagaimana cara kami berjuang. Tapi saya yakin tujuannya hanya satu, yakni buruh Indonesia mendapatkan hidup yang layak.
 
Apakah gerakan buruh  dimanfaatkan parpol?
Gerakan buruh banyak dilirik parpol karena kekuatan massa yang sangat besar.
Saya mengakui ada beberapa parpol melakukan pendekatan.

Saya sendiri sebagai Presiden KSPSI saat ini tetap menjadi Kader PDI Perjuangan.

Tapi saya tetap menjaga betul indepedensi KSPSI dalam berpolitik. Terus terang saya salut dengan sikap Ibu Megawati yang tidak pernah sekalipun mempengaruhi kebijakan saya. Selalu menghargai indepedensi saya.

Apa anggota KSPSI ikut Anda berpolitik?
Saya tidak pernah memaksakan anggota KSPSI mengikuti saya.

Tapi kalau ada anggota KSPSI yang punya pilihan politik sama dengan saya, tentu itu tidak salah juga kan. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Perpres Pelindungan Ojol Jangan Berhenti di Atas Kertas

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:29

Awasi Ketat Penggunaan Anggaran Operasi Modifikasi Cuaca

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:16

Sakelar Cahaya di Dalam Otak

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:04

Kartu Nikah Digital Bisa Diakses melalui Simkah, Ini Caranya!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:44

Nusron Wahid Bikin KPK Tidak Berkutik

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:24

Dulu di Depok Banyak Maling dan Begal, Sekarang Aman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:08

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Puluhan Korban Investasi Emas Polisikan Direksi PT DGJ

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:33

Tragedi Affan dan Bambang Jangan Terulang

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:14

Selengkapnya