Berita

Andi Gani Nena Wea

Wawancara

WAWANCARA

Andi Gani Nena Wea: Nggak Boleh Paksa Buruh Lakukan Mogok Nasional

SENIN, 04 NOVEMBER 2013 | 09:40 WIB

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengedepankan perjuangan kenaikan upah buruh dengan rasionalitas dan proporsional.

“Tapi tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh dan keluarganya,’’ kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Sabtu (2/11).

Pihaknya, lanjut Andi Gani, mengoptimalkan Wakil KSPSI di dewan pengupahan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.


“Kami berharap upah buruh berdasarkan 86 item parameter KHL bisa dipenuhi untuk kesejahteraan buruh,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Saat mogok nasional, ada buruh jadi korban, apa pendapat Anda?
Saya sebagai Presiden KSPSI menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban luka sebanyak tujuh orang di Bekasi saat mogok nasional, Kamis (31/10).

Apa tindakan Anda?
Kami meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Apa ada anggota KSPSI yang jadi korban?
Ada dua anggota KSPSI menjadi korban penusukan saat mau bekerja dan ada lima buruh dari serikat pekerja lainnya yang jadi korban.

Anda melakukan protes saat terjadi sweeping sesama buruh?

Ya. Saya protes keras. Tapi saya menghargai kawan kawan saya yang melakukan mogok nasional jilid II. Saya sudah sampaikan ke anggota KSPSI seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti mogok nasional jilid II. Tapi saya minta seluruh anggota. KSPSI agar menghargai dan menghormati kegiatan tersebut.

Kenapa Anda memprotes  sweeping itu?

Mogok itu hak demokrasi yang dilindungi Undang-Undang. Nggak boleh memaksa lakukan mogok nasional. Buruh yang mengambil sikap untuk tidak ikut mogok nasional itu harus dihormati. Sebab, anggota saya tentu menaati instruksi yang dikeluarkan pimpinannya.

Berapa anggota  KSPSI yang disweeping agar ikut mogok nasional?
Saya mendapat laporan ada 17 perusahaan yang buruhnya  anggota KSPSI disweeping.

Saya juga mendapatkan laporan dari ribuan perusahaan yang karyawannya menjadi anggota KSPSI, hanya sekitar 15 persen tidak beroperasi. Perusahaan besar seperti Freeport, Newmont, Maspion yang buruhnya menjadi anggota KSPSI tetap berjalan normal.

Satu perusahaan besar itu bisa memiliki pekerja sebanyak 40 ribuan orang. Mereka menjadi anggota KSPSI.

Mengenai upah buruh 2014, ini bagaimana?

KSPSI bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dalam perjuangan kenaikan upah minimum dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) akan melakukan aksi besar-besaran untuk mengkritisi pemerintah agar berpihak terhadap Kesejahteraan buruh.

Saya punya pesan terhadap pengusaha, jangan saat rugi, teriak teriak. Tapi saat untung diam saja. Sebab, buruh adalah mitra produksi dan bukan alat produksi.

Apa benar gerakan buruh sekarang terpecah?

Banyak pertanyaan dari pers luar negeri mengenai itu. Saya tegaskan gerakan buruh di Indonesia tetap solid untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan perlindungan terhadap hak hak buruh. Tapi saya akui ada perbedaan pandangan tentang bagaimana cara kami berjuang. Tapi saya yakin tujuannya hanya satu, yakni buruh Indonesia mendapatkan hidup yang layak.
 
Apakah gerakan buruh  dimanfaatkan parpol?
Gerakan buruh banyak dilirik parpol karena kekuatan massa yang sangat besar.
Saya mengakui ada beberapa parpol melakukan pendekatan.

Saya sendiri sebagai Presiden KSPSI saat ini tetap menjadi Kader PDI Perjuangan.

Tapi saya tetap menjaga betul indepedensi KSPSI dalam berpolitik. Terus terang saya salut dengan sikap Ibu Megawati yang tidak pernah sekalipun mempengaruhi kebijakan saya. Selalu menghargai indepedensi saya.

Apa anggota KSPSI ikut Anda berpolitik?
Saya tidak pernah memaksakan anggota KSPSI mengikuti saya.

Tapi kalau ada anggota KSPSI yang punya pilihan politik sama dengan saya, tentu itu tidak salah juga kan. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya