Menolak memeriksa 144 kotak suara yang sudah dibawa oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) ke dalam persidangan Mahkamah Konstitusi hanya karena alasan terlambat, berujung ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus menyatakan, alasan terlambat mengirim kotak suara itu, seperti diutarakan Ketua Makhamah Konstitisi yang saat itu masih dijabat Akil Mochtar, hanya mengada-ada.
"Akil Mochtar dan hakim lainnya tidak berinisiatif mengeluarkan putusan sela guna memberi waktu yang cukup kepada KPU dan Paket Konco Ole Ate membawa 144 Kotak Suara sesuai dengan Hukum Acara MK yang berlaku," ungkap Petrus dalam pernyataan tertulis kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (2/11).
Akil Mochtar dan hakim lainnya, sambung Petrus, sama sekali tidak mempertimbangkan proses peradilan pidana yang sedang terjadi di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sumba Barat, terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilukada yang putusan pengadilannya akan berpengaruh langsung kepada keabsahan Keputusan KPU SBD, dan bahkan Putusan MK itu sendiri.
Rumusan Putusan MK isinya menolak seluruh permohonan pemohon Konco Ole Ate, akan tetapi oleh Akil Mochtar ditelaah mencantumkan rumusan kalimat yang menyatakan, hasil pemilukda Kabupaten SBD Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan keputusan KPU Kabupaten SBD tanggal 10 Agustus 2013, serta menyatakan Keputusan KPUD SBD nomor 45/KPTS/KPUD-180.964761/2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih dan memerintahkan KPU SBD melaksanakan putusan ini.
Untuk itu, pada 31 Oktober 2013, sembilan Hakim Konstitusi (Akil Mochtar dan kawan-kawan) dan lima Komisioner KPU Sumba Barat Daya, NTT Yohanes Bili Kii dan anggota KPU lainnya, dillaporkan oleh TPDI ke KPK, karena diduga menerima suap dalam persidangan sengketa pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya/SBD tahun 2013 antara paket calon Konco dan paket MDT-DT.
"Alasan lain, terdapat kejanggalan sikap Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Akil Mochtar dalam persidangan sengekta pilkada Nomor 103/PHPU.D/XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 29 Agustus 2013 yang lalu," ujarnya.
Faktanya, Komisioner KPU Kabupaten SBD telah mengakui tindakannya menggelembungkan dan telah meminta maaf sekaligus memohon dihukum seringan ringannya.
"Mendagri sebaiknya menunjuk seorang PLT sementara sebagai
caretaker Bupati SBD yang diambil dari putra daerah SBD NTT dengan latar belakan profesi Anggota Polri aktif atau Purnawirawan, sambil menunggu proses hukum di KPK dan di Majelis Kehormatan Hakim MK, tandas Petrus.
[ald]
