Indonesia dapat mengelola industri peleburan aluminium Inalum dengan baik, tanpa harus menggandeng pihak swasta. Selama dikelola secara profesional oleh orang berpengalaman dan punya integritas Inalum pasti akan memberikan keuntungan bagi negara dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.
"Tidak perlu khawatir karena pemerintah mengambil alih Inalum. Kalau ada yang masih ragu, mungkin karena belum mendengar informasi sebenarnya," ujar Staf Khusus Menko Perekonomian Abdullah Rasyid, dalam keterangan yang diterima redaksi.
Pernyataan calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut-1 itu disampaikan untuk mengomentari keputusan pemerintah membeli 58,88 persen saham Nippon Asahan Aluminium di PT Inalum.
Khusus untuk Pemprov Sumatera Utara, Rasyid berpesan agar tidak lagi melibatkan swasta untuk memiliki saham daerah. Menggandeng pihak swasta, ujarnya, membuat Inalum mudah diintervensi.
Alumni Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara (USU) ini mengatakan ada sejumlah skema pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menambah modal di Inalum. Misalnya, obligasi daerah, karena bagaimanapun juga Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota tentu punya aset yang bisa divaluasi dengan nilai tertentu.
Bila dana dari valuasi itu tidak cukup, Pemprov Sumut bisa menggunakan skema kredit investasi yang dijamin pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
“Nanti akan dibayar melalui pembagian deviden atas kepemilikan saham dengan cara bagi hasil,†kata mantan Ketua Umum Barisan Muda PAN itu.
“Saya mendorong agar Sumut dan kabupaten atau kota memiliki saham di Inalum, agar muncul rasa memiliki yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap industri tersebut. Pemerintah daerah akan punya kesempatan lebih besar untuk mendapat manfaat dari industri ini,†kata dia lagi.
[dem]
