Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menilai pelayanan kesehatan di Jakarta kurang maksimal. Terutama pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang menempati kelas III di rumah sakit.
"Pelayanan yang buruk itu terutama untuk pasien kelas III di rumah sakit," ujar Kepala BPK Jakarta, Blucer Raja Guk Guk saat ditemui di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Salah satu contoh, pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja. Dari temuan BPK, papar Blucer, banyak pasien di RSUD Koja harus mengantri lama untuk mendapatkan pelayanan. Belum lagi dengan alat kesehatan yang digunakan pun terbatas. Praktis banyak pasien yang terlantar.
"Mahalnya obat untuk pasien kelas III dan antrian ambil obat juga jadi sorotan kami," ujarnya.
Hal tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi karena pendapatan pajak DKI cukup tinggi yakni mencapai angka Rp 15 triliun. Mestinya, lanjut Blucer, ada biaya yang dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan di sana.
Menurut dia, tak heran jika BPK menyoroti pelayanan kesehatan karena sektor ini paling dekat dengan masyarakat. Keberhasilan Pemprov DKI sebetulnya terlihat dari pelayanan kesehatan terhadap warga pengguna ruangan kelas III di RSUD. Jika pelayanan ke pasien kelas III RSUD dapat dilakukan dengan baik dan cepat. maka ini akan menjadi catatan plus Pemprov DKI.
"Idealnya yang bagus adalah jika ada pasien langsung bisa ditangani dengan kualitas yang bagus," pungkasnya.
[wid]
