Politik Dinasti Melawan Prinsip Modernisasi

Politik dinasti melawan prinsip modernisasi yang lebih mengedepankan sistem berbasis kompetensi. Politik dinasti tidak tepat dalam konteks modern karena melawan prinsip modernisasi politik..

Begitu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, melalui sambungan telepon, Minggu (27/10).

Dinasti politik, katanya, bukan sekedar persoalan penguasaan pucuk kekuasaan oleh suatu kelompok, keluarga, etnik atau suku. Dinasti politik adalah penguasaan keseluruhan bangunan kekuasaan. Akibatnya, birokrasi sedapat mungkin dikuasai oleh kelompok dinasti.

"Dinasti politik menguasai seluruh unsur mulai dari penguasaan seluruh kekuasaan hingga birokrasi sekalipun," ujarnya.

Boni menjelaskan dinasti meliputi dalam politik parokial serta politik klientilis. Politik parokial yakni konteks politik ditandai dominasi elite dan rapuhnya kesadaran politik masyarakat. Sementara politik klientelis yakni konteks patronase dimana rakyat adalah anak buah yang bekerja untuk patron atau elite politik.

"Jadi, dinasti yang terbangun saat ini yakni politik parokial serta politik klientilis. Masyarakat didominasi dan bekerja untuk kepentingan elite politik," katanya.[dem]