Berita

Dekrit Penyelamatan Bangsa dan Negara Tak Percaya SBY, Lembaga Negara dan Pemilu

SABTU, 26 OKTOBER 2013 | 04:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menyikapi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin memburuk, Forum Aktivis Gerakan Mahasiswa 77-78 (Forum Gema 77-78) yang terdiri dari mantan pimpinan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia dan pernah ditahan rezim Soeharto, menerbitkan Dekrit Warganegara Untuk Penyelamatan Bangsa dan Negara.

Ada tiga pernyataan sikap dalam dekrit yang juga diserahkan bersama Forum Gema 77-78 bersama Forum Aktivis Lintas Generasi, GERNAS dan Petisi Limapuluh kepada Ketua MPR RI Sidharto Danusubroto pada Jumat (25/10) kemarin itu.

"Kami sebagai warganegara menyatakan, tidak percaya terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, akan mampu mengendalikan dan memperbaiki kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus memburuk sampai masa jabatannya berakhir pada tahun 2014," begitu isi dekrit yang salinannya diperoleh redaksi, Sabtu dini hari (26/10).


Kedua, dalam dekrit dinyatakan tidak percaya terhadap lembaga-lembaga Negara mampu menjalankan amanat konstitusi, karena lembaga Negara tersebut telah dijadikan ajang dalam menjalankan praktik-praktik korupsi, tindak kriminal, dan pelanggaran hukum lainnya.

Sikap ketiga dalam dekrit yang tertulis atas nama Sukmaji Indro Cahyono dan Syafril Sjofyan itu dinyatakan, bahwa mereka tidak percaya Pemilu 2014 akan berhasil mewujudkan kedaulatan rakyat. Berbagai persoalan yang muncul sejak tahap seleksi partai politik peserta pemilu, pelibatan Lembaga Sandi Negara sampai terjadinya kisruh dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan dasar dari ketidakpercayaan tersebut.

"Bertolak dari sikap itu, kami memandang perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan bangsa dan Negara," begitu bagian lain isi dekrit.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya