Berita

DR. RIzal ramli/net

Apa Manfaat APEC untuk Indonesia?

SABTU, 19 OKTOBER 2013 | 19:51 WIB | OLEH: DR. RIZAL RAMLI

PERTEMUAN berskala besar seperti APEC seperti biasanya hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sangat umum, yang tidak mengikat (non-binding). Lagi pula kesimpulan itu biasanya lebih banyak menyangkut percepatan liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia yang menghendaki dihapuskannya berbagai barriers (dalam bentuk tarif dan nontarif). Ketentuan ini lebih banyak menguntungkan negara-negara maju, karena mereka lebih siap untuk memasarkan produk dan jasanya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, mayoritas negara berkembang lebih memerlukan sistim perdagangan yag adil (fair) ketimbang hanya sekedar bebas (free). Oleh karenanya negara2 berkembang, kecuali untuk barang-barang yang mereka unggul, lebih menginginkan liberalisasi bertahap, ada ruang dan waktu untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing mereka. Berbeda dengan Brazil, Argentina dan India, Indonesia dikenal lebih menyuarakan kepentingan negara-negara maju ketimbang memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Itulah yang menjelaskan kenapa Indonesia kalah dari Brazil ketika terjadi persaingan pemilihan Sekjen WTO yg baru.

Pada dasarnya, pertemuan APEC di Bali, awal Oktober silam, adalah ajang berkumpulnya neara-negara maju untuk menyusun percepatan liberalisasi pasar bagi para pemegang modal pada krisis ekonomi. Di negara-negara maju, banyak barang yang dihasilkan sudah mencapai overproduksi. Pada saat yang sama, karena krisis yang menimpa, pasar dalam negeri mereka mengalami pelemahan daya beli.


Buat Indonesia, sidang APEC itu tidak banyak manfaatnya. Padahal, acara itu meghabiskan biaya Rp 380 miliar plus pembangunan jalan tol di atas laut yang biayanya sekitar Rp 1 triliun. Hasil yang pasti adalah memperkenalkan Bali dan ingin menunjukkan Indonesia memainkan peran dalam diplomasi ekonomi dunia.

APEC semakin mengukuhkan semangat liberalisasi perdagangan yang bisa mengancam sistem ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan konstitusi. Hal ini disebabkan komitmen-komitmen ekonomi yang dihasilkan dalam APEC dimaksudkan untuk memperluas agenda liberaliasi serta mempercepat fasilitasi perdagangan dan investasi.

Berbagai komitmen itu akan mendorong pemerintah Indonesia membuka pasar bebas seluas-luasnya yang diwujudkan dengan penghapusan tarif, menghapuskan berbagai subsidi domestik dan semua bentuk perlindungan ekonomi domestik. Akibatnya Indonesia semakin menjadi pasar bagi produk impor dari negara-negara anggota APEC, khususnya negara-negara maju yang telah lebih siap.

Lebih jauh lagi komitmen-komitmen yang disepakati dalam APEC akan dijadikan sebagai dasar pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan multilateral pada pertemuan tingkat Menteri WTO, Desember mendatang.

Manfaat konkret yang bisa diperoleh Indonesia dari acara skala global seperti APEC, justru diperoleh dari pertemuan-pertemuan bilateral. Misalnya, Indonesia dengan Korsel, dengan Jepang, dll.

APEC baru benar-benar bisa bermanfaat buat Indonesia, jika bisa menjawab tiga hal. Yaitu:

Pertama, mewujudkan kedaulatan pangan. Ini akan bagus bila Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan Brazil dan Argentina untuk meningkatkan produksi gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Lewat kerja sama ini Indonesia bisa memperoleh bibit yang bagus dan teknologi terkini yang lebih efisien dengan produktivitas lebihj tinggi.

Kedua, mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia punya potensi alterntif enegi terbesar dunia. Di sisi lain, Argentina dan Brazil telah sukses menghasilkan energi berbahan baku ampas tebu sebagai biodisel. Penggunaan energi terbarukan sebagai energi alternatif ini menjadi penting, karena sumber energ fosil sudah semakin menipis.

Ketiga, memecahkan masalah lapangan kerja. Bagi Indonesia, seharusnya APEC mampu menarik investasi baru, khususnya di bidang infrastruktur. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. [***]

Penulis adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan mantan Menteri Kordinator Perekonomian

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya