Ahok Tawarkan Rumah Dinasnya untuk Tampung Korban KDRT

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI meningkat.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan DKI, kasus kekerasan fisik mendapat peringkat paling tinggi yakni 71 persen pada tahun 2012. Angka ini meningkat tajam bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 30 persen. Sebaliknya untuk data kekerasan psikis justru menurun sebanyak 7,5 persen pada tahun 2011 jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 10 persen.

Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta pun berencana menyediakan tempat penampungan bagi warga, khususnya anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan fisik maupun seksual.

"Kita mesti sediakan tempat bagi mereka. Tujuan bukan untuk memisahkan mereka dengan suami atau keluarganya. Tujuan kita supaya mereka rujuk kembali. Tapi sementara waktu harus kita pisahkan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama saat membuka acara Evaluasi Rujukan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Salah satu alternatif Pemprov DKI adalah menjadikan rumah dinas Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai tempat penampungan sementara bagi warga yang mengalami kasus kekerasan. Di situ warga akan dididik dan diajari keterampilan khusus untuk menunjang kehidupan mereka selanjutnya.

"Kita mau tawarkan rumah dinas kita. Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bisa pakai rumah itu. Tujuannya supaya rumah tangga bisa utuh kembali,” ujarnya.[wid]