HNW: Apakah Pak Dipo Alam Mendapat Bisikan dari Bunda Putri?

Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyarankan PKS segera mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional untuk mengganti Anis Matta, Presiden partai saat ini. Lewat Munas, Dipo yakin borok-borok PKS akibat keserempet kasus korupsi bisa dibersihkan.

Bekas Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menilai Dipo Alam sudah terlalu jauh melampaui tugas, pokok dan fungsinya alias tupoksi sebagai Seskab. "Ini saran yang saya kira di luar tupoksi Pak Dipo Alam sebagai Seskab,"  jelas Hidayat kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 16/10).

Menurutnya, sebaiknya Dipo Alam menjalankan tugasnya sebagai Seskab, tidak perlu mengurus dapur orang lain. Apalagi, banyak pekerjaan Presiden SBY yang harus dia bantu untuk diselesaikan. Misalnya, membantu koordinasi antarmenteri, hingga permasalahan TKI, dimana empat warga Indonesia ditembak di Malaysia.

Karena itu, sambung Hidayat, sudah selayaknya SBY menegur Dipo Alam. Karena dia berada di luar jalur tupoksi. Apalagi kalau disebutkan, Dipo Alam berkomunikasi dengan aktivis muda PKS.

"Apakah ini memecah belah internal PKS. Ini serius, Pak SBY harus menegur menterinya. Apalagi kalau kemudian berhubungan dengan aktivis PKS memakai waktu resmi Seskab. Padahal Pak SBY sudah mengingatkan menterinya bekerja fokus. Kalau perlu jangan pulang kalau pekerjaan belum selesai," tegas Hidayat.

Meski begitu, usulan itu akan dikaji kalau memang sebelumnya Dipo Alam mendapat bisikan dari Bunda Putri.

"Kecuali kalau ada bisikan dari Bunda Putri untuk menyampaikan usulan itu. Kalau memang itu, menjadi pertimbangan serius. Karena Bunda Putri ini kan sangat dahsyat sampai-sampai Pak SBY menggelar jumpa pers," jelas Hidayat sambil tertawa kecil, menyentil foto beredar yang diduga Dipo Alam bersama Bunda Putri.

Hidayat menegaskan, PKS tidak akan membeo dan percaya begitu saja terkait pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sejumlah kalangan kepada partainya.

"Kita akan ukur sesuai dengan semestinya. Kita tidak akan terprovokasi. PKS partai independen, kita tidak mendasarkan keputusan pada kasus tertentu. Apalagi kita punya mekanisme organisasi tentang kepemimpinan. Itu ada dalam AD/ART. Meski kami juga mempertimbangakan apa yang ada di lapangan," tandas mantan Ketua MPR ini. [zul]