Kepastian Kabareskrim Komjen Sutarman untuk menduduki kursi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tinggal menghitung hari saja. Pasalnya, mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mengusung mantan Kapolda Metro Jaya tersebut
Namun demikian, pencalonan Sutarman mendapat kritikan tajam dari Indonesia Police Watch (IPW). LSM ini menilai jika Sutarman terpilih sebagai Kapolri dapat memperburuk hubungan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana Chairul Huda justru menyebut pernyataan IPW ini tidak masuk akal. Bahkan ia menyebut IPW tengah mencari sensasi dengan mengeluarkan pernyataan tersebut.
"IPW cuma cari popularitas dengan meragukan Sutarman, karena tidak ada argumentasi yang masuk akal berpandangan demikian," ungkap Chairul Huda saat berbincang dengan
, Sabtu (12/10).
Chairul menilai hubungan Polri dengan KPK sebatas Polri sebagai "pemasok" penyidik buat KPK, jadi siapapun Kapolrinya tidak akan ada bedanya.
Sementara disinggung utang-utang kasus saat Sutarman menjabat kabareskrim, Chairul mempertanyakan hal serupa terhadap Abraham Samad yang juga masih mempunyai janji menuntaskan beberapa kasus besar.
"Ya, kalau saoal utang kasus pimpinan KPK jilid 1 dan 2, serta janji-janji muluk Abraham Samad Cs tidak ada yang mempersoalkan. Tidak ada hubungan antara kasus yang belum diselesaikan dengan kapasitas Pak Tarman jadi calon Kapolri," pungkasnya.
IPW menilai bahwa Komjen Sutarman pernah pasang badan dalam kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo. Tarik menarik penyidik di KPK pasca kasus korupsi simulator mencuat dan terjadi saat Sutarman menjabat Kabareskrim.
Catatan negatif inilah yang membuat Ketua Presidium IPW Neta S Pane, merasa khawatir bila Sutarman terpilih menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo.
"Hubungan Polri dan KPK akan memburuk. Selain itu, KPK bisa lumpuh," sebab sumber SDM penyidik KPK berasal dari Polri," ungkap Neta.
[ian]
