Barisan Jokowi: Kerjasama KPU-Lemsaneg Undang People Power

Tiga episentrum gempa politik nasional harus dilenyapkan. Ketiganya adalah kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU)-Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), larangan KPU terhadap berkampanye di media sosial, dan upaya pemerintah mengkooptasi Mahkamah Konstitusi dengan senjata ampuh berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Demikian disampaikan Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) bidang Hukum Astro Girsang, melalui pernyataan tertulis yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Rabu, 9/10). Secara khusus Bara JP menyorot kerjasama KPU-Lemsaneg. Menurut pendukung fanatik Jokowi ini, Lemsaneg yang berada langsung di bawah Presiden RI tidak pantas disertakan dalam penanganan Pemilu.

Ia mengutip UU 15 /2011 tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 2 tentang Asas Penyelenggara Pemilu, menganut asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, menjunjung kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Peraturan Bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menentukan kewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya.

Ia mengutip pula mantan anggota KPU, Mulyana Kusumah, yang menyatakan, untuk mewujudkan asas mandiri dan adil, maka Pasal 10 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu menegaskan, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Praduga politik bisa menjadi benih kuat ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu dan Pilpres.

Sedangkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Adreas Pareira, meminta agar DPR mendesak KPU membatalkan MoU dgn Lemsaneg, karena akan mempunyai implikasi buruk dan panjang bagi Pemilu 2014 dan demokrasi di Indonesia. Lemsaneg tidak dirancang untuk membantu penghitungan suara.

Apabila KPU menyerahkan tugas pengamanan data kepada Lemsaneg, maka KPU akan kehilangan otoritas baik secara struktural maupun fungsional. Data penghitungan suara, by system akan berada di bawah kontrol Lemsaneg.

Lemsaneg hampir dipastikan akan lebih patuh pada atasannya, yaitu Presiden, yang notabene juga Ketua Umum Partai Demokrat.

"Taruhannya sangat luas dan membawa implikasi besar, yang dengan sendirinya mengundang people power nasional. Kita harus menghindari gempa bumi politik nasional. Hanya satu cara, lawan," tutup Astro Girsang. [ald]