Berita

foto: net

Politik

Gerindra:Banyaknya TKI di Luar Negeri Adalah Bukti Kegagalan Negara

RABU, 09 OKTOBER 2013 | 11:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tumpukan kasus hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya yang mencari nafkah di luar negeri.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerakan Indonesia (Gerindra), Irawan Ronodipuro, mengatakan, pada kenyataannya TKI adalah juga korban ekonomi, bukan cuma pahlawan devisa.

Para TKI mencari kerja di luar negeri karena kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan mereka di negeri sendiri. Karena itu, pemerintah seharusnya melindungi TKI yang bekerja di luar negeri dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban.


"Langkah konkret yang dapat dilakukan untuk perlindungan TKI adalah penertiban agen-agen pengiriman tenaga kerja. Banyak agen nakal yang menyebabkan penempatan tenaga kerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan ada oknum pejabat yang jadi pemilik agen-agen tersebut. Selain itu, perlu ada revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri," tutur Irawan kepada wartawan (Rabu, 9/10).

Langkah lainnya adalah dengan UU yang mengatur mengenai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Banyak pemerasan terhadap TKI oleh oknum petugas bandara karena tidak mempunyai KTKLN. Mereka diperas Rp 2,5 sampai 5 juta.

"Adanya KTKLN sangat penting untuk pendataan serta mencegah kemungkinan munculnya TKI yang bermasalah karena dokumen yang tidak lengkap," ujar Irawan.

Selain langkah-langkah tersebut, Irawan juga menyarankan pemerintah menjalin hubungan yang baik dengan negara tujuan TKI. Itu sangat penting untuk kekuatan diplomasi apabila dihadapkan pada kondisi TKI yang bermasalah secara hukum. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya