Berita

martin hutabarat/net

Martin: Sebaiknya KPK Tawarkan Status "Whistle Blower" untuk Akil Mochtar

SABTU, 05 OKTOBER 2013 | 20:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya menawarkan status whistle blower (peniup peluit) pada Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif, Akil Mochtar. Hal tersebut demi kebaikan MK dan Akil Mochtar sendiri.

Karena itu, anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, mengatakan, KPK harus berusaha mengajak Akil bicara hati ke hati dengan menunjukkan bagaimana dampak dari penangkapannya itu di masyarakat. Antara lain rusaknya kepercayaan rakyat terhadap MK yang selama ini  putusannya selalu dipercaya dan dihormati, serta hancurnya kredibilitas hakim-hakim MK yang sebelumnya diposisikan sebagai negarawan berintegritas tinggi.

"Kalau diajak bicara dari hati ke hati mungkin Akil Mochtar bisa tergerak hatinya untuk bicara jujur, membongkar mafia perkara yang ada di MK selama ini," tutur Martin kepada Rakyat Merdeka Online, malam ini, (Sabt, 5/10).


Mungkin juga, dengan menjadi whistle blower dapat menolong nama baik keluarga Akil Mochtar yang sangat menderita akibat kasus ini.  Keterusterangan Akil untuk membuka semuanya, termasuk siapa-siapa Hakim MK lain yang terlibat dalam sindikat ini mungkin masih bisa sedikit menolong kredibilitas MK di mata masyarakat.

"Kalau tidak ada terobosan dan itikad baik dari Akil Mochtar untuk melindungi nama baik institusi MK ini, pasti akan membutuhkan waktu lama bagi MK untuk dapat memulihkan kewibawaannya," tutupnya. [zul]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya