Berita

SUTARMAN/NET

Pertahanan

Visi Indonesia: Komjen Sutarman Layak Dipertimbangkan DPR

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2013 | 11:50 WIB | LAPORAN:

Keputusan Presiden Yudhoyono mengajukan nama Komjen Sutarman untuk mengikuti fit and proper test calon Kapolri di DPR mendapat sambutan positif dari beberapa kalangan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Visi Indonesia, termasuk di antaranya.

Sekretaris Direktur Visi Indonesia, Ade Andriansa mengatakan pihaknya menilai Komjen Sutarman sangat layak untuk menduduki orang nomor satu di institusi Bhayangkara lantaran rekam jejak bersangkutan yang panjang pada sejumlah posisi penting di jajaran Mabes Polri.

"Beliau  pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kemudian akhir 2004, dia menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes) Surabaya," papar Ade, Minggu (29/9).


Komjen Sutarman dipercaya menjadi Kapolda Kepri pada tahun 2005, Kaselapa Lemdiklat Polri 2008, Kapolda Jabar 2010, lalu Kapolda Metro Jaya 2010 dan terakhir menggantikan Komjen Pol Ito Sumardi yang pensiun dari Kabareskrim Mabes Polri sejak 6 Juli 2011. Selain itu, keseriusan Sutarman untuk terus melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri khususnya dimulai dari para patinya, menjadi poin penting tersendiri bagi Visi Indonesia.

"Beliau (Sutarman) menyatakan, reformasi birokrasi itu harus dimulai dari petinggi Polri, karena petinggi wajib memberikan contoh kepada anggotanya. Ketika saya bisa mengubah diri sendiri, saya juga akan bisa mengubah unit saya, dan selanjutnya meluas ke kesatuan," kutip Ade.

Visi Indonesia berharap DPR dapat menerima Komjen Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden SBY. Namun jika kelak terpilih, lanjut Ade, pihaknya pun menaruh harapan Komjen Sutarman dapat fokus dalam mendongkrak citra Polri yang kian terpuruk di mata publik karena berbagai persoalan. Salah satunya melalui cara pembenahan reformasi birokrasi di dalam tubuh polri, pemberantasan korupsi dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya