Berita

Tubagus Hasanuddin/net

Politik

Komisi I: Satu Calon Dubes Terindikasi Korupsi

SELASA, 17 SEPTEMBER 2013 | 15:25 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR menemukan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan salah satu calon duta besar RI untuk 22 negara.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 22 calon duta besar, pihaknya tidak dalam rangka menolak atau menyetujui. Namun, hanya memberi rekomendasi apakah secara kompetensi calon yang ditunjuk mampu ditempatkan di negara yang dituju. Termasuk juga integritasnya yang harus bebas dari indikasi korupsi.

"Kan unyu jika ada seorang dubes dipanggil KPK," katanya di gedung DPR Jakarta, Selasa (17/9).


Menurut Hasanuddin, hasil telaah berkas biodata, dokumen latar belakang, dan informasi dari masyarakat soal calon duta besar, terdapat satu orang yang memiliki keterkaitan perkara hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saat fit and proper test kita akan klarifikasi hal itu, benar atau tidaknya. Karena kita tidak ingin punya dubes yang sebentar-bentar dipanggil KPK untuk diperiksa terkait kasus korupsi," jelasnya.

Namun, politisi PDI Perjuangan tersebut enggan membeberkan nama calon duta besar yang terindikasi terlibat kasus hukum di KPK.

Diketahui, pemerintah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi perwakilan Indonesia di 22 negara. Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan selama dua hari ke depan mulai hari ini.

Berikut nama-nama calon dubes yang diusulkan pemerintah; Fauzi Bowo untuk negara Jerman; Suprapto Martosetomo untuk Afrika Selatan; Yuli Mumpuni untuk Spanyol; Yusron Ihza Mahendra untuk Jepang; Budi Bowoleksono untuk Amerika Serikat; Linggawaty Hakim untuk Swiss; Komjen (Purn) Ito Sumardi untuk Myanmar; Letjen (Purn) TNI Jhony Lumintang untuk Filipina; dan Drs Yuwono A Putranto untuk Norwegia.

Lalu, Raudin Anwar untuk Libya; Abdurrahman M Fachir untuk Arab Saudi; Jose Antonio Morato Tavares untuk Selandia Baru; Irmawan Emir Wisnandar untuk Laos; Sugeng Rahardjo untuk China; Burhanuddin untuk Sudan; Nurul Qomar untuk Brunei Darussalam; Gary Rachman Makmun Jusuf untuk Kepulauan Fiji; Rahmat Pramono sebagai PTRI ASEAN; Diar Nurbiantoro untuk Rumania; Mulya Wirana untuk Portugal;Pitono Purnomo untuk Kamboja; dan Moenir Ari Soenanda untuk Peru. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya