Berita

Tubagus Hasanuddin/net

Politik

Komisi I: Satu Calon Dubes Terindikasi Korupsi

SELASA, 17 SEPTEMBER 2013 | 15:25 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR menemukan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan salah satu calon duta besar RI untuk 22 negara.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 22 calon duta besar, pihaknya tidak dalam rangka menolak atau menyetujui. Namun, hanya memberi rekomendasi apakah secara kompetensi calon yang ditunjuk mampu ditempatkan di negara yang dituju. Termasuk juga integritasnya yang harus bebas dari indikasi korupsi.

"Kan unyu jika ada seorang dubes dipanggil KPK," katanya di gedung DPR Jakarta, Selasa (17/9).


Menurut Hasanuddin, hasil telaah berkas biodata, dokumen latar belakang, dan informasi dari masyarakat soal calon duta besar, terdapat satu orang yang memiliki keterkaitan perkara hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saat fit and proper test kita akan klarifikasi hal itu, benar atau tidaknya. Karena kita tidak ingin punya dubes yang sebentar-bentar dipanggil KPK untuk diperiksa terkait kasus korupsi," jelasnya.

Namun, politisi PDI Perjuangan tersebut enggan membeberkan nama calon duta besar yang terindikasi terlibat kasus hukum di KPK.

Diketahui, pemerintah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi perwakilan Indonesia di 22 negara. Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan selama dua hari ke depan mulai hari ini.

Berikut nama-nama calon dubes yang diusulkan pemerintah; Fauzi Bowo untuk negara Jerman; Suprapto Martosetomo untuk Afrika Selatan; Yuli Mumpuni untuk Spanyol; Yusron Ihza Mahendra untuk Jepang; Budi Bowoleksono untuk Amerika Serikat; Linggawaty Hakim untuk Swiss; Komjen (Purn) Ito Sumardi untuk Myanmar; Letjen (Purn) TNI Jhony Lumintang untuk Filipina; dan Drs Yuwono A Putranto untuk Norwegia.

Lalu, Raudin Anwar untuk Libya; Abdurrahman M Fachir untuk Arab Saudi; Jose Antonio Morato Tavares untuk Selandia Baru; Irmawan Emir Wisnandar untuk Laos; Sugeng Rahardjo untuk China; Burhanuddin untuk Sudan; Nurul Qomar untuk Brunei Darussalam; Gary Rachman Makmun Jusuf untuk Kepulauan Fiji; Rahmat Pramono sebagai PTRI ASEAN; Diar Nurbiantoro untuk Rumania; Mulya Wirana untuk Portugal;Pitono Purnomo untuk Kamboja; dan Moenir Ari Soenanda untuk Peru. [rus]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya