Berita

Tubagus Hasanuddin/net

Politik

Komisi I: Satu Calon Dubes Terindikasi Korupsi

SELASA, 17 SEPTEMBER 2013 | 15:25 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR menemukan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan salah satu calon duta besar RI untuk 22 negara.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 22 calon duta besar, pihaknya tidak dalam rangka menolak atau menyetujui. Namun, hanya memberi rekomendasi apakah secara kompetensi calon yang ditunjuk mampu ditempatkan di negara yang dituju. Termasuk juga integritasnya yang harus bebas dari indikasi korupsi.

"Kan unyu jika ada seorang dubes dipanggil KPK," katanya di gedung DPR Jakarta, Selasa (17/9).


Menurut Hasanuddin, hasil telaah berkas biodata, dokumen latar belakang, dan informasi dari masyarakat soal calon duta besar, terdapat satu orang yang memiliki keterkaitan perkara hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saat fit and proper test kita akan klarifikasi hal itu, benar atau tidaknya. Karena kita tidak ingin punya dubes yang sebentar-bentar dipanggil KPK untuk diperiksa terkait kasus korupsi," jelasnya.

Namun, politisi PDI Perjuangan tersebut enggan membeberkan nama calon duta besar yang terindikasi terlibat kasus hukum di KPK.

Diketahui, pemerintah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi perwakilan Indonesia di 22 negara. Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan selama dua hari ke depan mulai hari ini.

Berikut nama-nama calon dubes yang diusulkan pemerintah; Fauzi Bowo untuk negara Jerman; Suprapto Martosetomo untuk Afrika Selatan; Yuli Mumpuni untuk Spanyol; Yusron Ihza Mahendra untuk Jepang; Budi Bowoleksono untuk Amerika Serikat; Linggawaty Hakim untuk Swiss; Komjen (Purn) Ito Sumardi untuk Myanmar; Letjen (Purn) TNI Jhony Lumintang untuk Filipina; dan Drs Yuwono A Putranto untuk Norwegia.

Lalu, Raudin Anwar untuk Libya; Abdurrahman M Fachir untuk Arab Saudi; Jose Antonio Morato Tavares untuk Selandia Baru; Irmawan Emir Wisnandar untuk Laos; Sugeng Rahardjo untuk China; Burhanuddin untuk Sudan; Nurul Qomar untuk Brunei Darussalam; Gary Rachman Makmun Jusuf untuk Kepulauan Fiji; Rahmat Pramono sebagai PTRI ASEAN; Diar Nurbiantoro untuk Rumania; Mulya Wirana untuk Portugal;Pitono Purnomo untuk Kamboja; dan Moenir Ari Soenanda untuk Peru. [rus]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya