Suhu politik di internal Golkar makin membara. Soliditas kader beringin terpecah. Tuntutan agar pencapresan Aburizal Bakrie (Ical) dievaluasi makin nyaring disuarakan pengurus Golkar di daerah. Pengurus Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar dituding ikut mengipasi bara perpecahan di Golkar, hingga isu evaluasi bergulir makin kencang.
Kabar tentang makin lantangnya pengurus Golkar di daerah menyuarakan evaluasi pencapresan Ical diungkapkan oleh Mesir Suryadi, salah seorang anggota Wantim Golkar. Anak buah Akbar Tandjung di jajaran Wantim ini mengungkapkan, saat ini ada tiga hal yang dituntut para pengurus Golkar di tingkat kabupaten/kota.
Pertama, mereka minta disertakan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk menyuarakan aspirasi daerah di hadapan pengurus pusat. Para pengurus Golkar di daerah, dikatakan Mesir, saat ini menilai pengurus pusat Golkar tertutup, sehingga terkesan enggan mendengar aspirasi daerah yang sejatinya merupakan potret dari dinamika politik nasional. “Itu yang membuat pengurus di daerah apatis,†kata Mesir di Jakarta, kemarin.
Tuntutan kedua pengurus Golkar di daerah adalah mendesak agar pencapresan Ical dibicarakan lagi alias dievaluasi. Sebab menurut mereka proses pengambilan keputusan pencapresan Ical yang dilakukan di Rapimnas 2012 tidak mengikutsertakan pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota. Sehingga, lanjut Mesir, keputusan tersebut menurut mereka perlu dievaluasi lagi.
Menurut Mesir, para pengurus di tingkat kabupaten/kota wajar saja menuntut evaluasi pencapresan Ical, lantaran mereka merasa kesulitan untuk memasarkan Ical. Ketokohan Ical kata orang daerah tidak menjual alias kurang laku.
Tuntutan ketiga para pengurus Golkar daerah adalah di Rapimnas nanti kepengurusan Ical di DPP yang hingga tahun 2015 juga mesti dievaluasi, karena dianggap tidak sesuai dengan AD/ART partai.
“Kalau ingin sampai 2015, harus ada kesepakatan-kesepakatan lagi dong. Sekarang ini, pengurus DPD Golkar kabupaten/kota bingung, seperti anak ayam kehilangan induk, sementara DPP-nya acuh. Ical hanya asyik dengan pencapresannya.
Konsolidasinya tidak gencar, dukungan dana ke daerah juga sudah tidak ada, itu yang membuat semangat kader di daerah melorot. Mereka sudah apatis terhadap pencapresan Ical,†imbuh Mesir yang pernah memimpin Golkar di Nusa Tenggara Barat.
Di tempat lain, politisi Golkar asal Sulawesi Selatan Iskandar Mandji mendukung tuntutan pengurus Golkar di daerah. Menurut dia ketiga tuntutan pengurus daerah sudah tepat. Menurut Mandji tuntutan untuk mengevaluasi kembali pencapresan Ical itu logis, karena prospek kemenangannya kecil.
Tuntutan terkait masa kerja kepengurusan Ical juga sangat logis. Sebab selama ini AD/ART Golkar terkait masa kepengurusan masih lima tahun, belum pernah direvisi. Karena itu menyangkut prinsip berorganisasi maka wajib dibahas di Rapimnas.
“Kalau prospek (pencapresan Ical) bagus bisa diteruskan, tapi kalau berat ya dihentikan, cari alternatif yang lain dong. DPP harus arif dan mau mendengarkan keluhan mereka, karena mereka itu ujung tombak partai. DPP jangan alergi dong. Sudah betul itu pengurus daerah,†kata Mandji.
Terakhir, orang dekat Jusuf Kalla ini juga mengingatkan bahwa saat ini roda organisasi di daerah tersendat-sendat karena kucuran dana dari pusat makin seret, sementara pemilu sudah dekat. Kalau tak ada logistik, pencapresan Ical bisa mati pelan-pelan karena roda organisasi tidak jalan. [Harian Rakyat Merdeka]
