Berita

ilustrasi/net

Hukum

Jadi Tersangka Korupsi, Dirut Sucofindo Harus Dipecat

RABU, 11 SEPTEMBER 2013 | 23:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penggantian Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang baru diharapkan dapat membawa angin segar penuntasan korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, dugaan korupsi proyek pemetaan dan pendataan sekolah dan perguruan tinggi telah menghabiskan uang negara senilai Rp 135 miliar untuk tahun anggaran 2010-2011.

Anggota Komisi VI DPR Chairuman Harahap meminta Kepala Kejati DKI yang kini dijabat Adi Toegarisman dapat memprioritaskan kasus itu. Selain itu, Kementerian BUMN diharapkan lebih peka supaya Direktur Utama PT Sucofindo yang berinisial FS yang sebelumnya menjabat Dirut PT Surveyor Indonesia dan sudah ditetapkan tersangka kasus tersebut segera dipecat.

"Kajati yang baru harus segera menuntaskannya dan bersikap transparan kepada masyarakat terkait kasus korupsi yang masih mengendap di Kejati DKI," katanya di Jakarta, Rabu (11/9).


Dia menjelaskan, para tersangka kasus korupsi di Kemendikbud hingga kini masih bebas berkeliaran. Dikhawatirkan mereka justru berupaya menghilangkan barang bukti. Padahal, Kejati DKI telah memeriksa lebih dari 100 saksi dan menetapkan empat tersangka masing-masing dua orang dari PT Surveyor Indonesia berinisial MPM dan YPS, dan dua orang dari Kemendikbud berinisial S dan EH.

Chairuman mengaku pernah mempertanyakan perihal direksi Surveyor Indonesia saat ini tidak memiliki integritas sebagai syarat material sesuai Peraturan Meneg BUMN Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi. Bila ini terjadi, berarti Kementerian BUMN melanggar aturan yang dibuat sendiri. Lantaran, Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyidangkan gugatan pergantian direksi yang tidak dilakukan sesuai uji kelayakan dan kepatutan pada Agustus 2013 lalu.

Karena itu, Chairuman berharap, Kajati DKI dapat segera menetapkan aktor intelektual dari kasus korupsi pemetaan dan pendataan sekolah dan perguruan tinggi di Kemendikbud agar bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Jangan hanya kroco-kroconya saja yang dikorbankan," tegasnya.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya