Berita

abraham samad/net

Hukum

Ketua IAGI: Abraham Samad Jangan Membodohi Rakyat

MINGGU, 08 SEPTEMBER 2013 | 17:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di depan peserta Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, kemarin (Sabtu, 7/9) dikritik Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari.

Di laman Facebook Rovicky mengatakan dirinya mendukung pemberantasan korupsi dan juga pembodohan. Rovicky mempertanyakan darimana perhitungan potensi pendapatan negara yang menguap mencapai Rp 7.200 triliun per tahun seperti yang disampaikan Abraham Samad dalam Rakernas PDIP itu.

Dalam kesempatan itu Samad juga memprkirakan bahwa nilai pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel bisa mencapai Rp 20 ribu triliun per tahun. Sayangnya, pendapatan sebesar itu menguap karena kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam membuat regulasi dan kebijakan.


Sementara Rovicky menyampaikan perhitungan yang berbeda. Menurutnya produksi minyak Indonesia per tahun mencapai angka 900 ribu barel per hari, plus produksi gas kira-kira 1,5 juta setara minyak.

"Setahun kita bulatkan saja 450 juta barel setara minyak. Kalau harga minyak 100 dolar per barel maka perolehan kotor sekitar Rp 450 trilliun rupiah. Jadi darimana angka Bung Samad hingga ada potensi hilang Rp 7.200 trilliun. Bahkan muncul angka potensi kehilangan Rp 20 ribu trilliun," tulis Rovicky.

"Bang Samad tentunya tidak ikut bodoh dan membodohi, kan?" tutupnya. [dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya