Berita

barack obama/net

Dunia

Opsi Militer di Suriah Tak Menyelesaikan Masalah

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2013 | 13:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gejolak konflik di Suriah yang kian memakan korban jiwa, membuat presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama berencana menyerang negara tersebut.

Untuk keperluan itu, Obama sudah meminta 'restu' Kongres AS. Meski restu belum ada, niat Obama itu kian menguat.

"Langkah Obama itu, menurut hemat saya, terlalu terburu-buru. Langkah damai dengan meningkatkan diplomasi internasional mencari solusi terbaik bagi Suriah masih bisa diupayakan," ujar Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hery Sucipto kepada Rakyat Merdeka Online Jumat (6/9).


Opsi militer, lanjut Hery, tidak menyelesaikan masalah. Dalam jangka pendek, opsi militer mungkin saja dapat menghentikan dan memaksa rezim Bassar Assar turun. Akan tetapi, yang lebih penting adalah efek jangka panjang setelah invasi militer itu dilakukan.

"Dampak jangka panjang, Suriah akan dilanda politik balas dendam, konflik antar warga, antar pendukung Assad dan oposisi, sekalipun Assad telah melarikan diri misalnya. Tapi, yang pasti kondisi akan semakin chaos dan semakin menambah pelik persoalan," prediksi dia.

Ia justru meminta lembaga-lembaga internasional, terutama PBB untuk lebih kerja keras lagi mencegah meletusnya perang. Jika perang terjadi, kata Hery, bukan saja Suriah dan AS yang terlibat, tapi juga kekuatan-kekuatan luar yang selama ini telah terlibat secara tidak langsung.

"Iran, Rusia, dan China sangat mungkin terlibat. Iran dan Rusia bahkan sudah mengirimkan persenjataannya untuk menyokong Suriah. Jika ini terjadi, maka Timur Tengah akan dilanda perang terbuka," papar fungsionaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini.

Pihaknya prihatin dan menyayangkan terus berlanjutnya korban sipil di Suriah. Semua memang harus diakhiri. Namun, kata dia, harus dicari cara tepat, win win solution agar perang Suriah dapat dihindari.

Ia meminta Pemerintah Indonesia lebih aktif dalam membantu mencari solusi damai. Sebenarnya, lanjut jebolan Universitas Al Azhar ini, Indonesia berpotensi menjadi mediator strategis. Hanya saja, semua tergantung pada political will pemerintah kita. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya