Direktur Eksekutif Jakarta Publik Service (JPS), Syaiful Jihad meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengevaluasi pimpinan KONI DKI Jakarta.
Empat wakil ketua KONI diketahui rangkap jabatan di sejumlah cabang olahraga. Imbasnya, dana hibah ratusan miliar yang dikelola KONI DKI tidak transparan.
"Jokowi harus berani mengevaluasi pengurus KONI DKI Jakarta. Mesjid, Gereja, Vihara dan rumah ibadah yang mendapatkan anggaran hibah atau bantuan sosial hanya beberapa juta saja harus terbuka," tegas Syaiful saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (4/9).
Syaiful jelaskan bahwa tanpa campur tangan Jokowi maka tidak mungkin KONI DKI transparan mengelola dana hibah tersebut. Salah satu bukti yang ditunjukkan Syaiful adalah website KONI DKI yang masih mencantumkan pengurus periode lama.
"Kalau mau transparan dengan anggaran yang berasal dari rakyat, sebaiknya KONI DKI juga perlu mempublish siapa saja yang jadi pengurus dan pengurus cabang-cabang olah raga yang bernaung di bawah KONI DKI. Sehingga masyarakat tahu pengurus KONI DKI saat ini," desaknya.
Syaiful juga mempertanyakan anggaran World Golf Junior Tournament tahun 2013 yang menelan dana sampai Rp 1 miliar serta anggaran invitasi atau kejuaraan bidang-bidang olahraga tertentu yang berkisar Rp 125-250 juta.
"Kalaupun anggaran bertambah juga tidak ada persoalan selama dilakukan secara transparan dan akuntabel," tegas Syaiful.
Sebelumnya Bendahara Umum KONI DKI, Dody Rahmadi Anwar mengatakan bila pihaknya mendapat dana hibah sebesar Rp 107 miliar. Dana tersebut dianggarkan ke berbagai cabang olahraga. Namun ketika ditanya detailnya dia mengaku lupa.
"Kalau soal Rp 13 miliar, itu untuk dianggarkan ke cabang-cabang olahraga. Tapi saya lupa cabang mana saja, itu urusannya bidang bimbingan prestasi," terangnya.
Melalui penjelasan tersebut, Syaiful mempertanyakan anggaran dana hibah di KONI DKI.
"Anggaran hibah jangan jadi bancakan," ujarnya.
Diketahui, para pengurus KONI yang rangkap jabatan dimaksud adalah Waketum KONI DKI yang juga ketua Cabor Catur, Audi Tambunan, Sekretaris Umum KONI DKI sekaligus ketua Cabor Pordasi/Berkuda, Alex Atmasubrata, Bendahara Umum sekaligus wakil ketua Forki, Doddy Almar dan Wakil Ketua Umum II KONI DKI sekaligus ketua Cabor PBSKI, Icuk Sugiarto. Selain itu juga Gede Sudjana yang Waketum III merangkap Ketua Wushu DKI serta Ketua Cabor Panahan/Perpani, Didi Affandi merangkap Ketua Bidang Dana dan Usaha.
"Adanya rangkap jabatan di KONI DKI makin menguatkan dugaan tidak transparannya pengelolaan anggaran khusunya anggaran yg berasal dari dana hibah APBD DKI Jakarta," pungkas Syaiful.
[wid]
