Orientasi tim 17 yang selalu melihat kepangkatan dan jabatan struktural di pemerintahan menjadi tolak ukur seseorang layak ditasbihkan namanya di jalan-jalan besar negara seperti mewarisi tradisi Orde Baru.
Yaitu, hanya mereka yang punya jabatan di pemerintahan dan militerlah yang layak disebut pahlawan dan karenanya layak dikenang dan diabadikan di jalan-jalan negara.
Sementara kaum pergerakan, intelektual yang sekalipun menghabiskan seluruh totalitas umur dan waktu mereka untuk memerdekakan, mengarahkan dan memajukan Indonesia tak layak diabadikan di jalan.
Oleh karenanya, nama seperti almarhum Nurcholish Madjid misalnya, yang hampir seluruh usianya diabdikan untuk mengarahkan dan membangun Indonesia yang sesuai falsafah dan tujuan kemerdekaannya serta memiliki peran sangat besar bagi peralihan kekuasaan rezim Orde Baru ke reformasi dengan cara elegan, terhormat dan tanpa gejolak, mestinya layak mendapat nominasi dijadikan sebagai nama jalan di ibu kota negara.
"Hal ini sekaligus memberi pendidikan bahwa semua warga negara dengan posisi dan keahlian mereka masing-masing layak mendapat tempat monumental di republik ini selama mereka memiliki kontribusi positif bagi kemajuan, perbaikan dan pencapaian Indonesia yang lebih baik," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti (Selasa, 3/9).
Karena itu, Ray menolak nama Soeharto sebagai pengganti nama jalan Medan Merdeka Barat.
[zul]
