Mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi mengingatkan agar semua pihak mewaspadai kerusuhan Pemilihan Walikota (Pilwali) Probolinggo tidak merembet ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.
"Kewaspadaan itu tidak sekadar menyesalkan kejadiannya atau mengimbau sana-sini. Namun berharap kepolisian mampu menutup dua sumber kekacauan Pilkada. Pertama, kecurangan yang melanggar hukum dan kedua provokasi," kata Kiai Hasyim, Senin (2/9).
Kerusuhan, kata Kiai Hasyim, selalu dimulai dari tuduhan kecurangan. Mungkin benar mungkin pula tidak, tetapi kenyataannya direaksi secara brutal. Adalah tugas KPUD dan Panwaslu . Tapi seringkali dua instansi ini kalah bermain dengan dedengkot politisi kandidat, terutama melawan permainan uang.
Kiai Hasyim memberikan opsi. Kepolisian dalam tingkat dini, mestinya dapat mengantisipasi dengan cara menfoto rekap masing-masing TPS berupa C1. Dengan begitu beberapa menit dapat diketahui real count tanpa ada quick count.
"Sayang selama ini belum pernah terjadi kepolisian menyebar foto rekap C1. Mungkin merasa bukan tugasnya," ujar pengasuh Ponpes Al Hikam Malang dan Depok itu.
Padahal, tegasnya, jika dilakukan, ini dapat menutup pintu kecurangan. Sedangkan quick count mungkin saja ada yang benar, tetapi ada pula yang murni bisnis informasi berdasarkan siapa yang bayar.
Simpang siurnya quick count menambah keresahan. Perusahaan quick count selanjutnya tidak bertanggung jawab lagi. Kepolisian mestinya bisa mencegah seandainya mau menfoto rekap di TPS dan langsung menjadi hitungan riil (real count)," tambahnya.
Pintu kedua, lanjutnya, adalah manakala kecurangan terasa di depan mata masyarakat. Masyarakat tentu tidak bisa diminta tenang dalam suasana ketidakadilan dan kecurangan.
"Dalam kondisi ini provokator mendapat tempat beraksi . Seandainya kepolisian mau menjaga dengan menfoto sejak awal pasti aman. Sayang kepolisian hanya bertindak represi, tidak mampu menjaga sumber kerusuhan itu sendiri,†tuntas Kiai Hasyim.
[dem]
