Tata kelola birokrasi Pemerintah Kota Bekasi dipandang mengalami poor management alias amburadul.
Dalam pernyataan rilisnya yang diterima redaksi, Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Perumahan Kota Bekasi, King Vidor mengemukakan, banyak program di wilayah Pemkot Bekasi yang sampai saat ini mangkrak lantaran amburadulnya birokrasi.
"Sekarang sudah masuk bulan September tapi sampai saat ini pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan belum juga berlangsung. Ini bukti kalau perencanaan yang ada tidak jalan. Padahal idealnya sudah berjalan jauh-jauh hari," papar King, Minggu (1/9)
Tidak berhenti pada persoalan perencanaan yang tak berjalan, lanjut King, ketidaksesuaian penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu ciri dari poor management. Hal ini, menurut dia, bisa dilihat dengan gamblang di Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi (Dinas PU).
Banyak orang disitu tidak memiliki kompetensi dalam urusan tender dan lelang, tetapi justru diposisikan sebagai panitia lelang. Akibatnya, sampai saat ini lelang belum juga rampung. Padahal waktu semakin mepet.
"Ini karena orang-orang yang menjabat panitia lelang bukanlah orang yang kompeten. Orang-orang tersebut di tempatkan hanya karena bisa memenuhi keinginan pimpinan saja," beber King.
Pihaknya memandang situasi semacam ini bukanlah hal yang bagus untuk Pemkot Bekasi. Sebab banyak resiko yang mesti ditanggung akibat itu. Salah satunya korupsi.
Selain membuka ruang bagi praktik korupsi, birokrasi yang amburadul rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Contohnya proyek di Dinas PU. Terdengar kabar, proyek yang ada sudah diploting oleh para petinggi PU termasuk walikota Bekasi. Rencananya, ploting tersebut akan diberikan kepada pengusaha berinisial I dan AS. Yang mana keduanya, merupakan orang dekat Kepala Dinas dan walikota Bekasi," papar King.
Bahkan kabarnya pengusaha berinisial I dan AS ikut mengatur nama-nama perusahaan yang bakal menang tender di Dinas PU. Dirinya juga mengkritik birokrasi yang terkesan tersentralistik kepada Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Menurutnya, hal tersebut seolah mirip dengan gaya Orde Baru.
"Walikota harus tanggung jawab atas amburadulnya Pemkot Bekasi," tuntut King.
Atas fakta tersebut pula, Forum Pemuda Perumahan Kota Bekasi bakal membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai kebobrokan Pemkot Bekasi, seperti yang pernah dilakukan pada 6 Desember 2012. Selain itu juga melaporkan ke KPK terkait dugaan praktik korupsi yang timbul lantaran bobroknya birokrasi Pemkot Bekasi
.[wid]
