Komite Konvensi Partai Demokrat yang ditugasi melakukan penjaringan calon presiden dinilai bekerja jauh dari semangat keterbukaan. Perhatian Komite Konvensi yang terfokus mengundang tokoh dari luar Partai Demokrat mengisyarakat komite melakukan pembatasan terhadap kader-kader terbaik yang berpotensi menjadi pemimpin.
Begitu ditegaskan Pengamat Politik Heri Budianto, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (31/8). Pernyataan Heri yang juga pengajar Universitas Mercu Buana berkaitan dengan tidak diundangnya Isran Noor oleh Komite Konvensi. Selain Bupati Kutai Timur dan Ketua Apkasi, Isran juga menjabat sebagai Ketua DPD PD Provinsi Kalimantan Timur.
"Kalau mau fair, Komite Konvensi harus membuka kesempatan seluasnya-luasnya baik kader terbaik maupun tokoh-tokoh dari luar yang bukan kader Demokrat.
Heri menjelaskan harusnya Komite Konvensi memprioritaskan kader Partai Demokrat karena loyalitas sudah teruji ketimbang tokoh yang bukan kader. Alasannya, tokoh yang bukan kader resistensinya sangat tinggi.
"Kalau mereprensetasekan kader terbaik, mestinya diundang," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD PD Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh Endang menyatakan Komite Konvensi harus memberikan penjelasan yang transparan terkait dengan tidak diundangnya Isran Noor. Kata dia, penjelasan ini perlu untuk menghindari timbulnya prasangka buruk dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Komite Konvensi.
"Saya kira perlu dijelaskan ke publik. Karena ini merupakan model demokrasi yang diletakkan oleh Ketua Majelis Tinggi (SBY) dan tentunya akan menjadi contoh. Suara publik juga harus didengar," ucapnya.
[dem]
