Komisi Yudisial (KY) harus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap secara komprehensif dugaan suap di balik permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan.
Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (28/8), cara mengungkap dugaan suap itu bisa dimulai dari pengacara Sudjiono Timan dalam kasus PK di MA, yaitu pengacara kondang Lucas SH dari kantor Advokat Lucas, SH & Partners.
"Berdasarkan temuan TPDI atas dokumen dugaan suap kepada Hakim Agung yang diduga berasal dari Kantor Advokat Lucas yang saat ini berkasnya telah berada di Kantor KPK dan KY, maka tidaklah sulit membongkar jaringan mafia hukum yang selama ini telah banyak merusak hakim terbaik di MA," ungkap Petrus.
Lanjut Petrus, catatan suap yang ada di KPK dan KY berdasarkan Laporan TPDI bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia hukum di Mahkamah Agung dan sejumlah advokat hitam yang berperan sebagai makelar kasus. Selain itu Mahkamah Agung juga harus membuka diri untuk sebuah penyelidikan jaringan mafia hukum yang terkesan rapi dan tertutup selama ini.
"Ini yang membuat KPK dan KY hampir tidak berdaya mengungkap, apalagi membongkar dan membawa pelakunya ke persidangan Tipikor," terangnya.
Selain Kantor Advokat Lucas yang patut diperiksa, juga sejumlah pegawai Mahkamah Agung yang sering menjadi penghubung advokat dengan oknum Hakim Agung. Mereka harus mulai dipetakan dan diidentifikasi guna membongkar mafia peradilan.
"Perlu ada audit investigasi terhadap seluruh perkara yang ditangani di tingkat kasasi dan PK, dan akan terlihat persentasi menang dan kalah berikut kejanggalannya," bebernya.
[ald]
