Soal Choel, Rizal Mallarangeng Melihat Ketidakadilan yang Sama

Rizal Mallarangeng berang terhadap isi laporan audit investigasi tahap dua Badan Pemeriksa Keuangan (pada halaman 44-45, dan 55) menyangkut dugaan keterlibatan Andi Zulkarnain "Choel" Mallarangeng.

Menurut jurubicara keluarga Mallarangeng itu, laporan BPK terkait peran Choel sama dengan bagian audit terhadap Andi Mallarangeng. Tidak ada konfirmasi yang dilakukan auditor BPK terhadap Choel. Semua hanya berdasarkan keterangan tersangka, Wafid Muharram (mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga).

Di audit itu disebutkan bahwa telah terjadi pertemuan di Hotel Hyatt pada Juli 2010 menindaklanjuti pertemuan di rumah Andi Mallarangeng (pada Oktober 2009) dengan Direktur Operasional I PT Adhi-Wika, Teuku Bagus Mohamad Noor. Choel disebut meminta fee 15 persen.

Kemudian, soal pertemuan di lantai 10 Kemenpora, disebut bahwa Choel menanyakan kesiapan PT Adhi Karya. Lalu, pertemuan yang tidak dihadiri Choel di restoran Jepang, Plaza Senayan yang disebutkan untuk mengatur fee proyek tersebut. Saat itu Wafid tak hadir diwakili utusan yaitu Deddy Kusdinar dan Lisa Lukitawati.

Ditambah dengan persoalan menyangkut PT GDM, Choel disebut meminta Wafid agar PT GDM dapat proyek dari Kemenpora. Wafid mengaturnya sehingga PT GDM menjadi subkontraktor Hambalang.

"Choel tidak pernah mengatur proyek hambalang. Apalagi minta fee 15 persen dari setiap proyek di Kemenpora sebagai mana cerita Wafid. Semua hanya katanya, versi Wafid semata, yang sebenarnya dalam audit BPK II ini disimpulkan sebagai salah satu tokoh utama yang terlibat dalam berbagai kesalahan proyek Hambalang," tegas Rizal dalam konferensi pers di Freedom Instotute, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin sore (26/8).

Dalam audit BPK versi Wafid itu, BPK seolah merangkai pertemuan Choel dengan Wafid dan pihak Adhi Karya menjadi satu jalinan konspirasi proyek.

"Audit BPK sudah telah gambarkan berbagai kesalahan Wafid. Logis jika pejabat seperti ini berusaha lindungi kesalahannya dan melimpahkan ke pihak lain, dalam hal ini Choel," tegasnya.

Dia juga mempertanyakan BPK kenapa tidak menanyakan kepada Deddy Kusdinar dan Lisa Lukitawati agar berimbang. Hal sama juga dapat dilihat dalam soal penunjukan PT GDM sebagai subkon proyek Hambalang. Choel tak pernah diminta klarifikasi oleh BPK. [ald]