Berita

gedung dprd dki/net

Dunia

DPRD Tolak Usulan Jokowi-Ahok Jadikan 3 BUMD Go Public

SENIN, 26 AGUSTUS 2013 | 16:22 WIB | LAPORAN:

DPRD DKI Jakarta menolak usulan Pemprov DKI untuk memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tiga BUMD tersebut adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di bidang properti, PD Sarana Jaya di bidang pertanahan, serta Bank DKI di bidang perbankan dan permodalan. Padahal Pemprov ingin menjadikan tiga BUMD tersebut go public dan menjadi 'raja' dibidangnya masing-masing.

"Sepertinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Seperti PMP kepada PT Jakarta Propertindo dan Bank DKI ada yang setuju dan tidak setuju. Ini masalah tafsiran-tafsiran DPRD saja," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Dana yang dibutuhkan oleh masing-masing BUMD adalah sebesar Rp 900 miliar untuk Bank DKI, Rp 1,4 triliun untuk PT Jakpro dan Rp 130 miliar untuk PD Sarana Jaya. Kendati demikian, Basuki tidak mau memaksakan agar dana tersebut segera diturunkan kepada masing-masing perusahaan. Sekalipun draftnya sudah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2013.


Agar DPRD menyetujui anggaran PMP tersebut, Basuki berjanji akan meningkatkan APBD DKI tahun 2014 sebesar Rp 65 triliun. Sehingga pembahasan mengenai PMP akan ditunda dulu untuk sementara waktu.

"Tapi tahun depan baru kita bicarakan lagi. Kita yakinlah, para anggota dewan pasti setuju. Kita yakin kalau tahun depan APBD bisa mencapai Rp 65 triliun, pasti dewan setuju untuk membantu," jelasnya.

Dalam APBD Perubahan, DPRD menyetujui PMP untuk PT Jakpro hanya sebesar Rp 600 miliar. PMP untuk Bank DKI justru meningkat menjadi Rp 1,45 triliun. Dan PMP untuk PD Sarana Jaya Belum diketahui akan disetujui atau tidak.

"Saya tidak tahu berapa PMP untuk PD Sarana Jaya. Tapi kita tidak setuju kalau dikasih uang kerohiman untuk PKL Tanah Abang sebesar Rp 10 juta per meter. Enak saja, bukan tanah kamu. Gila kan. Itu kan bisa Rp 2,5 triliun, mendingan bikin 200 blok. 20 ribu orang bisa tinggal di situ, dagang apa pun laku di bawah," paparnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya