Berita

as hikam/net

Publik akan Semakin Mencibir Audisi Capres ala Partai SBY

JUMAT, 23 AGUSTUS 2013 | 15:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kritik politikus Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri (RS) sangat tepat terkait tata cara pelaksanaan konvensi yang digelar Partai Demokrat.

Karena memang, Partai Demokrat dan para petingginya seharusnya menggunakan cara-cara yang etis dalam proses audisi, termasuk dalam mengundang para tokoh yang pantas untuk ikut audisi capres yang digelarnya.

"Saya malah baru tahu bahwa undangan yang disebar kepada beberapa tokoh nasional dari parpol lain, ternyata tidak disertai 'kulo nuwun' kepada sang empunya partai," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 23/8).


Sebelumnya, kritik tersebut disampaikan Rachmawati terkait keikutsertaan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto dalam konvensi Partai Demokrat. Karena ikut konvensi, jabatan mantan Panglima TNI itu diisi putri Bung Karno tersebut.

Melanjutkan keterangannya, AS Hikam menjelaskan, bisa saja Partai Demokrat berdalih bahwa undangan tersebut ditujukan kepada pribadi. Tetapi tetap saja tata krama politik meniscayakan pemberitahuan, kalaupun bukan izin, kepada parpol yang bersangkutan bahwa kadernya diundang. Atau setidaknya ada tembusan kepada parpol tersebut.

Jika memang surat disebar tetapi tidak ada tembusan kepada partai asalnya, maka sangat valid kritikan Rachmawati bahwa langkah tersebut tidak etis. Karena itu, dalam pandangan Hikam, program audisi PD semakin hari semakin menumpuk daftar masalah.

"Mulai dari keluhan terhadap panitia yang 'ember bocor', isu keterkaitan dengan suap SKK (Migas), ketidakjelasan kriteria audisi, dan kini ditambah lagi dengan kritrik miskin etika. Jika publik mengetahui hal-hal semacam ini, tentu audisi gaya PD ini akan semakin kehilangan kredibilitas dan legitimasinya. Kalaupun hasil audisi nanti diumumkan, publik bisa jadi bukan mendukung, tetapi sebaliknya, malah mencibirnya!" demikian Hikam. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya