Denny JA Dituding Ikut Mendiskriminasi Khofifah

Pendiri sekaligus Direktur Lingkaran Survei Indonesia Denny JA dituding ikut terlibat dalam upaya mendiskriminasi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja (Berkah). Buktinya, dalam promo quick count pilgub Jatim di TV One, Denny hanya menampilkan tiga kolom kandidat, tanpa pasangan Berkah.

"Tentu saja saya mengeritik dengan sangat keras atas keterlibatan Denny JA dalam mendiskriminasi kandidat nomor 4 pilgub di Jatim ini. Hal itu menunjukkan jauh panggang dari api atas upaya Denny JA menjadi tokoh anti diskriminasi di negeri ini," ujar inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi, dalam keterangan persnya, Rabu (21/8).

Adhie tegaskan Khofifah juga mengeluhkan atas tindakan Denny JA tersebut. Tentu jadi pertanyaan bagaimana mungkin Denny JA yang dikenal tokoh nomor 1 di dunia quick count pilkada dan selalu menggaungkan anti diskriminasi, tapi kini terlibat dalam upaya mendiskriminasi Khofifah.

"Saya menerima SMS dari Bu Khofifah yang mengeluhkan soal ini. Sebab, katanya, tidak mungkin orang secermat Denny bisa alpa bahwa dalam pilgub Jatim 2013 ada empat kandidat," jelas Adhie.

"Kita lihat saja, apakah dalam quick count versi LSI Denny JA nanti ada kolom buat khofifah?Kalau toh ada, apakah bisa berlaku fair?" imbuh dia.

Adhie yang merupakan Jurubicara Kepresidenan era Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan diskriminasi yang dilakukan Deny JA menjadi perlakuan lanjutan dari diskriminasi yang dialami pasangan Berkah pasca putusan DKPP yang memerintahkan KPU Jatim untuk mengembalikan hak konstitusional pasangan Berkah sebagai pasangan calon gubernur Jatim. Mengabaikan putusan tersebut, KPU Jatim mencetak formulir C1 yang sangat penting karena merupakan dokumen rekapitulasi hasil suara di TPS, tanpa memuat pasangan Berkah. Dan memutuskan mengisinya dengan menempel stiker saja.

Padahal kata dia, tidak ada jaminan formulir C1 yang puluhan ribu itu bisa seluruhnya tertempeli stiker. Apalagi anggota KPU Jatim banyak yang tidak cermat. Sehingga hasil perolehan suara Khofifah-Herman tidak akan dicatat dalam formulir C1 alias dianggap tidak ada pemilihnya.

"Saya menduga ini bagian dari skenario melenyapkan pimpinan Muslimat NU itu dari panggung politik di Jatim yang notabene merupakan "bumi kaum Nahdliyin," katanya.[dem]