Seusai Lebaran, sejumlah warga mendatangi kantor pos. Mereka menanyakan pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap dua. Pencairan tahap dua direncanakan baru September mendatang.
Suasana Kantor Pos Besar I di Jalan Pemuda Nomor 79, Pulogadung, Jakarta Timur tampak lengang. Bangku-bangku yang ditata berjejer di depan loket-loket tampak kosong.
Beberapa orang yang datang ke sini untuk mengirim paket maupun surat. Tak ada yang menghampiri loket nomor 15 dan 16. Kedua loket ini disediakan untuk warga yang hendak mencairkan dana BLSM. Kantor Pos Besar I ini adalah tempat pencairan dana BLSM untuk wilayah Jakarta Timur.
Hingga jam kerja di kantor pos ini berakhir, tak ada warga yang datang untuk mencairkan dana BLSM. “Sudah sebulan lebih tak ada yang datang untuk mengambil BLSM. Padahal, loket tetap buka setiap hari,†kata Toto, petugas satpam yang berjaga di depan Kantor Pos Besar I.
Selain menjaga keamanan, Toto juga diberi tugas untuk meregistrasi warga yang hendak mengambil dana BLSM.
Toto mengungkapkan, beberapa hari setelah Lebaran sejumlah warga datang untuk menanyakan pencairan dana BLSM tahap dua.
“Kami katakan bahwa tahap kedua belum. Mereka lalu pulang lagi,†ujarnya.
Untuk diketahui, dana BLSM yang merupakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diberikan kepada masyarakat miskin selama empat bulan. Setiap rumah tangga sasaran (RTS) mendapat Rp 150 ribu per bulan. Total dana yang akan diterima warga miskin sebesar Rp 600 ribu.
Pencairan BLSM dirapel per dua bulan. Untuk Juli dan Agustus dibayarkan pada bulan Juli. Setiap rumah tangga sasaran menerima Rp 300 ribu dalam pencairan tahap pertama.
Menurut Toto, warga membludak mendatangi kantor pos ini hanya pada awal pencairan dana BLSM pada Juli lalu. Setelah itu, jumlah warga yang mengambil BLSM berangsur-angsur berkurang. “Ke sini-sini malah makin sedikit. Per hari ya paling dua-tiga orang saja,†ungkapnya.
Lilis Darlina, costumer service Kantor Pos Besar I mengatakan, pihaknya masih melayani warga yang hendak mengambil dana BLSM. “Belum ditutup masih bisa sampai Desember,†ujar perempuan yang akrab disapa Lina ini.
Sama seperti Toto, Lina juga mengungkapkan, pencairan dana BLSM hanya ramai pada Juli lalu. Sejumlah warga yang berdomisili di Jakarta Timur ramai-ramai mengambil dana yang dirapel Rp 300 ribu untuk dua bulan.
Kantor Pos Besar I Jakarta Timur membawahi 30 kantor pusat cabang (KPC). “Ada tujuh kecamatan yang masuk wilayah kerja di Jakarta Timur untuk kantor ini,†jelas Lina.
PT Pos Indonesia ditunjuk untuk mendistribusikan kartu BLSM kepada rumah tangga sasaran (RTS). Setelah menerima kartu, kepala keluarga atau orang yang mewakilinya bisa mengambil dana BLSM di kantor pos terdekat.
Seger, pengawas di Kantor Pos Besar I mengatakan, ada 13.137 orang yang terdaftar sebagai penerima BLSM di wilayah Jakarta Timur. Jumlah penerima BLSM itu berdasarkan data tahun 2011.
Ia mengkhawatirkan data itu sudah tak akurat lagi. “Sebab perkembangan data penduduk sejak 2011 sampai 2013 tidak diketahui jadinya,†ujarnya.
Kekhawatiran Seger terbukti. Banyak kartu BLSM yang dikembalikan. “Ada lebih empat ratusan yang dikembalikan ke Dinas Sosial. Karena tidak sampai ke pemilik sebenarnya. Dikarenakan orangnya sudah pindah, atau sudah meninggal dunia, atau memang tidak tahu lagi di mana posisinya,†jelas Seger.
Sebagian warga, lanjut dia, menolak menerima dana BLSM dan mengembalikan kartu. “Ada warga yang pada tahun 2010 terdaftar sebagai sebagai orang miskin, sekarang perekonomiannya sudah baik. Dia mengembalikan kartu BLSM. Ketua RT-nya sendiri yang datang kemari untuk mengembalikan kartu itu,†tutur Seger.
Ada juga yang mengembalikan kartu karena tak berkenan mendapat bantuan. “Mereka menyatakan agar dialihkan saja kepada warga lain,†kata Seger.
Walaupun batas akhir pencairan dana BLSM tahap pertama masih lama, Seger mengingatkan agar masyarakat segera datang ke kantor pos untuk mengambil dana itu.
Ia bisa memaklumi bila ada warga yang belum sempat mengambil dana BLSM karena masih mudik. Kantor pos ini, kata dia, siap melayani bila warga datang untuk mengambil dana itu.
“Kemarin ada warga Jatinegara yang baru datang belakangan karena baru kena gusur. Mereka mengurusi tempat tinggal baru mereka dulu,†kata dia mencontohkan.
Penegasan yang sama disampaikan Lina. “Kalau yang sudah ada kartu BLSM-nya ya tinggal datang saja ke kantor pos dan membawa identitas, pasti dananya cair. Asal tidak boleh dua kali. Hanya boleh sekali untuk setiap periode pencairan,†tandasnya.
98 Persen Dana BLSM Sudah TersalurkanBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim sudah menyalurkan dana BLSM untuk 98 persen rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM ini mencapai 15,5 juta RTS.
“BLSM untuk tahap pertama sudah uangnya dibayarkan 98 persen. Sisanya 2 persen kan tinggal sedikit,†kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
Menurut Armida, mereka yang belum menerima dana BLSM tahap pertama lantaran ada permasalahan pada database dan pendistribusian kartu.
Ia meyakinkan proses perbaikan database dan pendistribusian kartu segera selesai.
“Sekarang proses pemutakhiran database termasuk kartu. Jadi ada beberapa kartu dan nama-namanya diganti. Itu disesuaikan dengan musyawarah desa,†ujar Armida.
Armida mengakui, tahap pertama penyaluran dana BLSM ini memang sedikit merepotkan. Apalagi dalam teknis database, kartu dan penyalurannya tersendiri.
“Kendala, masalah database dan kesiapan di lapangan. Itu saja yang paling berat. Tapi itu kan yang pertama. Kita evaluasi terus,†ucapnya.
Pada September, kata Armida, pemerintah akan menyalurkan dana BLSM tahap dua. “Tahap dua sudah disiapkan. Mudah-mudahan cepat tersalurkan dan tidak butuh waktu yang lama,†kata Armida.
Selain pencairan dana BLSM tahap dua, lanjut Armida, pada September pemerintah juga akan menyalurkan beras miskin (raskin) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
“Plus BSM dan raskin juga akan dibagikan September. Sehingga dengan begitu, paling tidak keluarga miskin ini terbantulah,†katanya.
Dengan program perlindungan sosial tersebut, lanjut dia, maka akan membantu menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar tidak jauh meleset dari target APBN hingga akhir tahun.
“Memang sulit ya (sesuai target) tapi dengan pembagian raskin, BSM dan BLSM ini maka itu tidak jauh dari target,†tukas Armida.
500 Ribu Warga Kembalikan KPS
Ketidakakuratan data penerima BLSM terlihat ketika dana itu mulai dikucurkan. Di awal proses proses pencairan dana tahap pertama, sebanyak 270 ribu kepala keluarga di Indonesia mengembalikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pemerintah memang menggunakan data sensus nasional 2011 untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLSM sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Juni lalu.
“Tapi, ada cukup banyak masyarakat yang terdata masih miskin (saat sensus 2011), kini sudah meningkat menjadi keluarga sederhana sehingga mereka mengembalikan KPS,†ujarnya. KPS dipakai untuk mengambil dana BLSM.
Selain alasan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah membaik, pengembalian KPS terjadi karena ada daftar penerima yang pindah alamat dan tidak diketahui alamat barunya atau sudah meninggal.
Menurut Agung, jumlah masyarakat yang mengembalikan KPS bisa naik seiring dengan pengumpulan kartu oleh PT Pos Indonesia. “Mungkin bisa sampai 500 ribu (yang dikembalikan-red),†katanya.
Sedangkan Koordinator Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana mengakui, basis daftar penerima BLSM yang mengacu pada sensus 2011 membuat akurasi rumah tangga sasaran (RTS) menjadi kurang optimal. “Karena itu, daftar penerima BLSM segera direvisi,†ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebagai bagian dari program kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan BLSM Rp 150 ribu per bulan kepada 15,5 juta RTS atau 65,6 juta jiwa. Pemberian dilakukan dalam dua tahap, masing-masing Rp 300 ribu pada Juli dan September.
Sebanyak 14,3 juta RTS sudah menerima BLSM tahap I (Rp 300 ribu per KK) senilai total Rp 4,29 triliun. Sedangkan anggaran BLSM untuk 1,2 juta RTS lainnya belum terdistribusi. Salah satu alasannya, ada masyarakat yang mengembalikan KPS. [Harian Rakyat Merdeka]
