Dicurigai, Ada Dana Mafia Migas Ngalir ke Anggota BPK dan Komisi VII DPR

KPK diminta untuk serius membongkar para pemain di sektor tambang dan migas. Pasalnya, banyak kepentingan dan banyak orang besar serta perusahaan besar yang bermain di balik mafia tambang dan migas.

"Kalau ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya maka negara ini akan menjadi lebih baik," kata gurubesar UI Iberamsjah kepada wartawan, Minggu (18/8).

Tak itu saja, menyusul penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, menurut hemat Iberamsjah, langkah yang perlu dilakukan KPK adalah memeriksa secara intensif Menteri ESDM Jero Wacik termasuk menteri lainnya, para pejabat BPK maupun anggota-anggota DPR terutama yang berasal dari Komisi VII. Ia yakin para pengawas seperti BPK dan Komisi VII DPR mengetahui permainan di sektor migas dan tambang.

"KPK harus memeriksa aliran dana dari mafia tambang dan migas yang mengalir ke anggota-anggota BPK dan juga komisi VII DPR R," tegasnya.

Praktik mafia tambang dan migas sudah lama terjadi di Indonesia. Bahkan ia mendengar kabar bahwa Waryono Karno, Sekjen Kementerian ESDM sudah menjabat dalam masa jabatan empat presiden. Ironisnya, BPK dan Komisi VII DPR diam saja melihat realitas tersebut.

"Ada apa?Kecurigaan terhadap mereka juga harus dikembangkan dan mereka harus diperiksa. Apakah ada setoran-setoran khusus kepada mereka?," ucapnya mencurigai.[wid]