BELUM lagi suasana Hari Raya Idul Fitri 1434 berlalu, kita dikejutkan oleh ditangkapnya Kepala SSK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK karena diduga menerima suap dari perusahaan Kerne Oil. Ratusan ribu dollar ditemukan oleh KPK di beberapa tempat yang berbeda. Ternyata bulan suci ramadhan tidak mampu mengurangi nafsu dosen teladan ITB yang memang dikenal sebagai ahli perminyakan.
Kemerdekaan Republik Indonesia 68 tahun lalu dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dalam suasana bulan puasa. Saat itu para pejuang republik ini yakin hanya melalui kemerdekaanlah Indonesia akan mampu membangun negara yang adil dan makmur. Karena itu, meskipun di beberapa tempat desingan peluru masih terdengar. Mereka tidak takut untuk mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyatakan sebagai negara yang merdeka dan lepas dari genggaman tangan besi penjajah.
Setelah deklarasi Kemerdekaan RI, para pendiri bangsa ini melanjutkan perjuangan diplomasi ke beberapa negara di belahan dunia lain. Mulai dari Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Roem-Royen, Konferensi Meja Bundar dan beberapa kunjungan tokoh nasional ke beberapa negara di dunia untuk memperoleh dukungan. Sungguh mengagumkan perjuangan mereka karena dalam waktu singkat pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara merdeka diperoleh. Pada tanggal 28 September 1950 secara resmi Indonesia menjadi bagian organisasi dunia PBB.
Setelah itu maju mundurnya Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat ada di tangan kita sendiri. Hingga mencapai usia 68 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah dipimpin oleh enam Presiden.
Di bawah kepemimpinan Bung Karno, prioritas utamanya adalah konsolidasi politik dengan tujuan mewujudkan sebuah negara yang terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini kebijakan penggunaan Bahasa Indonesia ke seluruh pelosok tanah air ternyata berhasil menyatukan dialog masyarakat Indonesia yang terdiri dari beribu ribu suku dan ratusan bahasa.
Di era Soeharto prioritas utamanya adalah pembangunan ekonomi dan sistem politik yang memberikan suasana stabil di masyarakat. Program Inpres untuk sekolah, puskesmas, dokter, Keluarga Berencana dan pembangunan infrastruktur pedesaan telah berhasil membawa Indonesia menjadi negara kelas menengah.
Setelah krisis ekonomi 1998, Habibie, Gus Dur dan Megawati berupaya keras menata kembali negara Indonesia yang hampir bangkrut dan potensi pecah secara politik. Kita bersyukur ketiga kepala negara tersebut tetap berhasil menjaga Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, meskipun pembangunan ekonomi masih berjalan tertatih-tatih.
Dalam situasi politik yang sudah lebih stabil dan ekonomi yang mulai bergeliat, SBY menjadi Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Sejak awal pemerintahannya tahun 2004 SBY sadar bahwa korupsi akan menjadi tantangan utama kepemerintahannya. Karena itu di awal sambutannya sebagai kepala negara bertepatan bulan puasa tahun 2004, SBY berjanji akan memimpin sendiri upaya terciptanya pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi.
Masyarakatpun berharap banyak kepada SBY dalam hal pemberantasan korupsi. Tapi sayangnya korupsi malah merajalela di era pemerintahan SBY. Bahkan dilakukan oleh orang dekat SBY dan partainya sendiri yaitu Partai Demokrat. Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Hartati Murdaya, Nazaruddin dikenal sebagai lingkaran satu SBY.
Kalau di era kemerdekaan rakyat bahu membahu berani mati melawan penjajah Belanda dan Jepang untuk meraih kemerdekaan. Maka di era kemerdekaan terutama pemerintahan SBY para birokrat, kepala daerah, pengusaha dan akademisi berani mati untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2013 SBY hanya memberikan waktu 22 detik dari 55 menit pidatonya tentang pemberantasan korupsi. SBY pun tidak turun langsung memimpin upaya pemerintahan yang bersih. Melainkan hanya mendorong institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK untuk terus melakukan langkah-langkah efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih. Padahal rakyat tahu bahwa institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman tidak lagi memiliki kredibilitas sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Harapan rakyat saat ini hanya kepada KPK.
Yang paling menyedihkan bagi rakyat atas kurangnya komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi adalah saat SBY membuat pernyataan pada perayaan Hari Anti Korupsi dan HAM sedunia 9 Desember 2012. SBY menyatakan bahwa tindak pidana korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan perundang-undangan. Sayangnya SBY tidak bisa menjelaskan dalam kasus korupsi mana sajakah pejabat terhukum tidak memahami peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah apakah pejabat seperti Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Prof. Dr. Rudi Rubiandini, Dr. Andi Malarangeng, Gayus Tambunan, Angelina Sondakh, Rusli Zainal, Hakim Setyabudi Tejocahyono, tidak paham tentang perilaku korupsi?
Tanggal 16 Agustus 2013 lalu Presiden SBY menyampaikan pidato tentang RAPBN 2014. Beberapa asumsi makro diutarakan oleh SBY. Antara lain pertumbuhan ekonomi pada tingkat 6.4 persen, inflasi dijaga pada kisaran 4.5 persen, nilai tukar rupiah Rp. 9.750 per Dolar AS, suku bunga pada tingkat 5,5 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar US$106 per barel, lifting minyak mentah mencapai 870 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi mencapai 1.240 ribu barel setara minyak per hari. Kita patut menyambut gembira sikap positif SBY terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014.
Tapi tahun 2014 adalah tahun Liga Politik Indonesia. Dimana 15 partai politik akan bertarung merebut kursi di DPR dan DPRD, serta yang paling menarik adalah pertarungan menjadi Kepala Negara RI 2014-2019. Dalam suasana politik yang riuh tersebut maka peluang melakukan korupsi akan menjadi lebih besar. Apalagi RAPBN 2014 akan tetap menjadi RAPBN Birokrat di mana 60-65 persen anggaran akan teralokasi untuk biaya pengeluaran birokrasi. Sementara untuk belanja biaya pembangunan masih di sekitar angka 12-15 persen saja.
Karena itu Liga Politik Indonesia 2014 harus mampu memilih wakil rakyat dan Presiden yang benar-benar memiliki rekam jejak anti korupsi dan mempunyai program jelas dalam memerangi korupsi di Indonesia. Tahun 2014-2019 adalah tahun penting buat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari korupsi. Dan bahu membahu, dengan semangat perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1945, seluruh rakyat Indonesia mengangkat bedil intelektual, bedil moral, bedil kepatuhan terhadap hukum, bedil agama, bedil keberanian, bedil hati bersih untuk membunuh sikap dan keinginan melakukan korupsi. Dan pada saatnya nanti kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah korupsi. Semoga !!!!
Penulis adalah sosiolog dan tinggal di Jakarta.
